RADARGARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi penyesuaian anggaran signifikan di tahun 2027.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengumumkan bahwa alokasi dana untuk program ini diprediksi turun menjadi sekitar Rp174 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Pemangkasan ini diperkirakan mencapai Rp94 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah di kompleks DPR RI pada Senin, 6 Juli 2026. Politikus PDIP ini menegaskan bahwa penurunan anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas nasional ini.
Baca Juga:BPBD Garut Siagakan Warga Hadapi Musim Kemarau Ekstrem 2026: Ancaman Kekeringan dan Karhutla MengintaiPT GoTo Lakukan Penyesuaian, PHK 90% karyawan
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap kebutuhan operasional yang lebih realistis dan efisien.
Menurut Said, salah satu faktor utama adalah penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari rencana awal 27 ribu titik, evaluasi menunjukkan kebutuhan riil hanya sekitar 21 ribu titik.
Selain itu, perhitungan cakupan penerima manfaat difokuskan pada 84 juta siswa, ditambah integrasi dengan anggaran kesehatan untuk penanganan stunting, ibu hamil, dan balita.
“Kalau MBG pasti turun,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa total kebutuhan tidak akan melebihi Rp174 triliun.
Pembahasan anggaran final masih akan dilakukan bersama pemerintah dan baru akan diketok pada September 2026 dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Said menjamin bahwa penurunan ini tidak akan mengorbankan kualitas layanan.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, ‘lah kok turun?’ Yang penting menjaga kualitas,” ujarnya.
Langkah DPR ini menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Di satu sisi, banyak yang menyambut baik sebagai bentuk akuntabilitas dan efisiensi fiskal di tengah tekanan ekonomi global serta kebutuhan belanja negara yang semakin kompleks.
Baca Juga:Pemerintah Masih Kaji Pelibatan Kantin Sekolah Dalam Program MBGOknum Brimob dan Prajurit TNI AL Terlibat Kasus Penyelundupan Narkoba Senilai 5 Miliyar
Program MBG memang ambisius, tetapi sejak awal pelaksanaannya kerap diwarnai isu korupsi, seperti kasus yang melibatkan oknum di Badan Gizi Nasional (BGN) dan bahkan dugaan keterlibatan oknum TNI.
Pemangkasan anggaran diharapkan dapat meminimalisir celah penyalahgunaan sambil tetap menjangkau target penerima manfaat.
Di sisi lain, kritik juga muncul dari kalangan yang khawatir penurunan dana akan berdampak pada cakupan dan kualitas nutrisi yang disediakan.