MBG 3B (Bumil, Busui, dan Balita) yang diklaim sebagai senjata utama melawan stunting perlu pengawasan ketat agar tidak kehilangan momentum. Efisiensi harus dibarengi dengan transparansi dan pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga terkait.
Penyesuaian anggaran MBG ini juga mencerminkan dinamika politik dan fiskal saat ini. DPR sebagai representasi rakyat tampak mulai mendengar suara publik yang menuntut penggunaan APBN secara lebih bijak, terutama setelah sorotan media dan masyarakat terhadap berbagai kontroversi program unggulan pemerintah.
Langkah ini bisa menjadi sinyal positif bahwa lembaga legislatif semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan program pemerintah tidak hanya besar di kertas, tapi juga efektif di lapangan.
Baca Juga:BPBD Garut Siagakan Warga Hadapi Musim Kemarau Ekstrem 2026: Ancaman Kekeringan dan Karhutla MengintaiPT GoTo Lakukan Penyesuaian, PHK 90% karyawan
Ke depan, pemerintah dan DPR diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ambisi program sosial dan keberlanjutan fiskal. (*)