GARUT – Ratusan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Garut menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Garut, Senin (6/7/2026).
Mereka meminta kepastian mengenai keberlanjutan program MBG, operasional dapur, dan nasib para relawan. Massa juga menyatakan mendukung langkah evaluasi dan pembenahan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Juru Bicara Aliansi Relawan MBG Garut, Rian Multama, mangatakan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap evaluasi. Pihaknya justru berharap pembenahan dapat memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.
Baca Juga:Karutan Garut Beri Penguatan kepada Warga Binaan, Tekankan Disiplin dan Perubahan DiriKemarau, Warga Cibunar Manfaatkan Air Selokan untuk Mencuci
“Kami mendukung proses bersih-bersih di BGN karena kami juga merasa terdampak oleh kebijakan maupun tindakan yang bukan kami lakukan. Justru kami berharap upaya pembenahan itu bisa membuat program MBG menjadi lebih baik ke depan,” kata Rian.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut agar diteruskan kepada pemerintah pusat. Sebab, keputusan mengenai kelanjutan program berada di tingkat pusat.
Rian mengatakan ketidakpastian operasional MBG berdampak terhadap relawan, pengelola dapur, pemasok, petani, dan peternak. Banyak masyarakat disebut telah menggantungkan penghasilan dari rantai kegiatan program tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun aliansi, terdapat sekitar 200 dapur MBG di Garut dengan 10 hingga 20 relawan di setiap dapur. Dalam cakupan ekosistem yang lebih luas, pihaknya menyebut program tersebut melibatkan sekitar 490 dapur dan kurang lebih 20 ribu orang.
“Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah daerah bahwa begitu besarnya lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari program ini. Kalau program ini berhenti atau ditutup, bisa dibayangkan berapa banyak pengangguran yang akan muncul,” katanya.
Selain menyerap tenaga kerja, menurut Rian, program MBG diklaim menciptakan permintaan terhadap berbagai bahan pangan lokal. Karena itu, penghentian operasional dapur dinilai akan berdampak terhadap petani dan peternak yang menjadi pemasok.
“Hari ini kita melihat harga bahan baku di pasaran relatif turun dan pasokannya tersedia. Artinya, petani maupun peternak juga mulai terdampak karena daya beli masyarakat menurun ketika roda ekonomi dari program ini tidak berputar,” jelasnya.