GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 Daerah Pemilihan I di Kampung Sindanggalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin 18 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dipadukan dengan layanan pengobatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), serta donor darah.
Reses yang dihadiri perwakilan 22 RW di Kelurahan Sukagalih itu menitikberatkan perhatian pada perempuan kepala keluarga atau janda yang dinilai masuk kategori wanita rawan sosial ekonomi dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Baca Juga:Pemkab Garut Rencanakan Penataan PKL Disekitaran Pemda, Pedagang : Baru Pertama Kali Sejak Tahun 1998Gabung Grup Neraka, Persigar Tantang Tuan Rumah Pasuruan United
Dalam keterangannya, Yudha menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan kepala keluarga, baik melalui program sosial maupun bantuan kewirausahaan.
“Perempuan kepala keluarga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Mereka merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan nyata agar mampu mandiri secara ekonomi,” ujar Yudha.
Menurutnya, perhatian terhadap kelompok rentan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, PDAM, hingga Bappeda Kabupaten Garut.
Kehadiran OPD dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung, mulai dari bantuan UMKM, perbaikan lingkungan, hingga persoalan infrastruktur dan administrasi kependudukan.
Yudha meminta Bappeda Garut mencatat seluruh usulan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai Kelurahan Sukagalih yang berada di kawasan pusat pemerintahan seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah Sukagalih yang mengalami kerusakan, seperti ruas Babakan Loa menuju Hampor serta Jalan Terusan Pahlawan yang belum sepenuhnya dihotmix.
Baca Juga:Petani Jagung Diminta Selektif Memilih Benih Saat Hadapi Musim KemarauRudy Gunawan Matangkan Persiapan Persigar Jelang Hadapi Piala Divisi 4 Presiden
“Kelurahan Sukagalih merupakan kawasan pusat pemerintahan. Sudah sepatutnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini menjadi prioritas,” katanya.
Selain jalan rusak, warga turut menyampaikan aspirasi terkait rumah tidak layak huni (Rutilahu), perbaikan kirmir dan saluran air di RW 04, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), hingga bantuan bagi pelaku UMKM.