Marlinda menegaskan Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki pelayanan kepesertaan BPJS PBI maupun pengelolaan DTSEN sesuai kewenangan daerah.
“Bukan akan ya, dari awal juga kami Dinsos sudah melakukan yang terbaik, sesuai arahan pimpinan,” sambungnya.
Sekda Minta Camat Pastikan Data Riil
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan DTSEN menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program sosial pemerintah.
Baca Juga:BPJS PBI Garut Masih Terkendala Akurasi DTSEN, Dinsos Pastikan Warga Tak Mampu Tetap DilayaniDukung Kawasan Peternakan, Pemprov Jabar Tangani Perbaikan Jalan Garut–Cilandak dengan Anggaran Rp13,2 Miliar
“Karena masalah kemiskinan itu pun masalah yang menjadi penyakit, karena semua di Indonesia tidak hanya di Kabupaten Garut, dan itu kan perlu peninjauan yang jelas bagaimana kita menangani persoalan seperti begitu,” kata Nurdin.
Ia meminta proses pendataan dari tingkat bawah diperkuat agar terdapat kepastian antara data administrasi dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
“Sehingga saya meminta bahwa pemerintah di lapangan, seperti operator itu mampu melakukan pendataan secara hirarkis entah seperti apa,” lanjutnya.
Nurdin juga meminta para camat memastikan keakuratan DTSEN maupun data peserta BPJS PBI. Menurutnya, kesalahan data berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak tepat sasaran.
Ia menyebut jumlah peserta yang ditanggung melalui skema PBI sangat besar. Sebagian pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Misalkan setelah akumulasi kita 1.600.000 ribu orang bayangin kalau data itu 1,1 itu ada di biaya pusat dan kita sekitar sekian itu kan menjadi biaya tanggungjawab kita kurang lebih di angka sekitar 200 sekian miliar yang kita siapin untuk konteks PBI ini, coba kalau data itu salah kan rugi kita hanya memberikan ketidakpastian, memberikan sesuatu yang tidak jelas,” paparnya.
Menurut Nurdin, jika data penerima tidak tepat, manfaat anggaran menjadi tidak optimal.
Baca Juga:Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp31 Triliun, PPPK Paruh Waktu Ditargetkan Jadi Penuh Waktu Mulai 2027Kualitas Benih Stroberi di Malangbong Garut Menurun, Distan Gandeng Kerjasama Teknologi Dengan Korsel
“Tapi kalau misalnya salah sasaran, maka seolah uang itu tidak punya nilai, ibaratnya ‘urang ngalungkeun uyah ka lautan’ kan gitu, ini polanya,” katanya.
Kondisi Ekonomi Warga Bisa Berubah
Nurdin menekankan kondisi ekonomi seseorang dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, proses verifikasi dan pembaruan data perlu terus dilakukan.