GARUT – Pemerintah pusat disebut tengah mempersiapkan kebijakan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus memberikan kepastian status bagi PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membenarkan adanya informasi dari pemerintah pusat terkait rencana perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Baca Juga:Kualitas Benih Stroberi di Malangbong Garut Menurun, Distan Gandeng Kerjasama Teknologi Dengan KorselBau Menyengat dan Asap Tebal Resahkan Warga Copong, APKI Sebut Limbah Kulit Diduga Berasal dari Luar Garut
“Itu dari Kemendagri dan Kemendikdasmen yang mengisyaratkan bahwa ada perubahan dari paruh waktu kepada penuh waktu,” ujar Nurdin saat dikonfirmasi.
Menurut Nurdin, perubahan status tersebut salah satunya akan menyasar tenaga pendidik atau guru. Pemerintah pusat juga disebut telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Itu kan alokasi anggarannya disiapkan oleh mereka, oleh pusat. Ada kurang lebih Rp31 triliun secara akumulasi yang disiapkan oleh pusat berkaitan dengan perubahan status tadi,” jelasnya.
Nurdin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah melakukan konfirmasi terkait rencana tersebut kepada Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dari hasil komunikasi tersebut, kata dia, terdapat rencana pelaksanaan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Pemkab Garut berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi para pegawai, khususnya tenaga pendidik.
“Sehingga kita juga mudah-mudahan berharap sebagaimana disampaikan Pak Bupati dalam paripurna,” pungkas Nurdin. (rza)