GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masih menunggu keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kelanjutan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan massal di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.
Hingga saat ini, kegiatan pelayanan dari dapur MBG tersebut telah dihentikan. Namun, kepastian apakah penutupan akan diberlakukan secara permanen atau hanya sementara masih menjadi kewenangan BGN.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Satria Budi, mengatakan pemerintah daerah belum dapat memastikan nasib operasional dapur MBG tersebut karena keputusan mengenai kelanjutan layanan berada di tangan BGN.
Baca Juga:Balita di Garut Diduga Diculik Saat Bermain di Halaman Rumah, Polisi Buru PelakuPemuda 21 Tahun Tewas Ditusuk di Cibalong Garut, Polisi Tangkap Terduga Pelaku dalam Waktu Singkat
Menurutnya, untuk sementara tidak ada aktivitas pelayanan dari dapur yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut sampai adanya keputusan lebih lanjut dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG.
“Tidak ada layanan, menunggu dari BGN,” ujar Satria saat dihubungi Sabtu (7/11/2026).
Satria menjelaskan, penghentian operasional tersebut berkaitan dengan perlunya pemeriksaan dan evaluasi terhadap fasilitas dapur MBG, terutama untuk memastikan seluruh persyaratan penyelenggaraan layanan telah terpenuhi.
Terlebih, kasus dugaan keracunan yang terjadi pada Jumat (6/11/2026) tersebut menyebabkan sebanyak 132 orang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis.
Berdasarkan perkembangan terbaru yang diterima pemerintah daerah, sebagian besar korban telah mengalami pemulihan dan tidak lagi menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
Dari total 132 orang yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, kini hanya sembilan orang yang masih menjalani perawatan.
Satria berharap kondisi para korban terus membaik sehingga seluruhnya dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Baca Juga:Fraksi PKS Kritik Kebijakan Pemotongan TPP ASN di GarutPolsek Pasirwangi Ajak Warga dan Pelajar Peduli Lingkungan Lewat Program Green Policing
“Dari seluruh tinggal sembilan yang masih perawatan, mungkin hari ini bisa pulang,” ungkapnya.
Meski jumlah korban yang menjalani perawatan terus berkurang, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap penanganan kejadian tersebut. Satria menyebutkan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipastikan pemenuhannya oleh pengelola dapur MBG.
Bahkan, menurutnya, telah terdapat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pemeriksaan ulang terhadap 14 persyaratan yang berkaitan dengan kelayakan operasional dapur.
Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi, persyaratan lingkungan, kesehatan dan sanitasi, hingga kondisi fisik bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pengolahan makanan.