Ia mengatakan Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah diminta melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi warga yang masuk dalam data kemiskinan maupun mengajukan bantuan.
“Artinya beliau dengan kaki-kaki beliau melalui TKSK diminta untuk check and recheck yang bersangkutan betul tidak kategori miskin, kan bisa saja kemiskin itu kan hari ini kuat ya besok karena kebakarannya hilang atau karena mungkin ada kecelakaan, akhirnya kan uangnya habis. Inilah kekuatan data seperti begitu,” ungkap Nurdin.
Pemkab Garut, kata dia, tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:BPJS PBI Garut Masih Terkendala Akurasi DTSEN, Dinsos Pastikan Warga Tak Mampu Tetap DilayaniDukung Kawasan Peternakan, Pemprov Jabar Tangani Perbaikan Jalan Garut–Cilandak dengan Anggaran Rp13,2 Miliar
“Sehingga pada akhirnya kita bisa mengayomi keinginan masyarakat, tetapi tidak menyalahi proses yang ada, inilah yang di-combine, dan ini saya kira fungsi dalam rapat koordinasi ini kita ciptakan,” tambahnya.
Nurdin juga mengakui belum tersedia anggaran khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Jadi hanya keterpanggilan saja, kita kok bisalah melakukan seperti ini, nah itu yang kita lakukan,” pungkasnya. (*)