RADARGARUT– Tragedi kematian lima peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kembali menjadi sorotan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai program pelatihan dasar kepemimpinan militer yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut cacat sejak awal dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi.
Menurut Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, latihan militer semacam ini sama sekali tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Baca Juga:Rombak Target Prioritas MBG: BGN Umumkan 4 Kelompok Target Prioritas Penerima MBGKabar Baik! Harga Emas dan Perak Akhirnya Bangkit Kembali
“Kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui tata kelola organisasi yang baik, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Bukan dengan latihan militer yang menekankan disiplin komando dan hierarki,” ujar Daniel dalam keterangannya pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Koalisi menyoroti pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program ini sebagai bentuk militerisasi ruang sipil yang semakin meluas. Menurut mereka, pendekatan ini bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan pascareformasi 1998, di mana militer seharusnya tidak lagi mendominasi urusan-urusan sipil.
Organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, serta tujuan yang sangat berbeda. Militer menekankan kepatuhan mutlak, rantai komando, dan disiplin ketat, sementara koperasi sebagai badan usaha berbasis ekonomi kerakyatan membutuhkan ruang dialog terbuka, kreativitas, pemikiran kritis, serta pengambilan keputusan secara kolektif dan demokratis.
“Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan dengan pendekatan militer. Padahal ini adalah asumsi yang keliru,” tegas Daniel.
Ia menambahkan bahwa kematian lima peserta pelatihan semakin memperkuat kritik terhadap program-program pemerintah yang memaksakan model militer dalam konteks sipil.
Tragedi ini bukan kali pertama menjadi perbincangan. Sebelumnya, telah dilaporkan kematian beberapa peserta secara bertahap selama pelatihan semi-militer (Latsarmil) tersebut.
Pihak Kemhan sempat menyatakan bahwa kematian bukan semata-mata akibat latihan yang terlalu keras, melainkan mungkin ada faktor sakit lain yang diderita peserta. Namun, keluarga korban dan masyarakat sipil menuntut transparansi serta investigasi menyeluruh mengenai standar keselamatan, skrining kesehatan, dan prosedur pelatihan.
Baca Juga:Nyanéut Festival 2026 Siap Digelar di Garut: Festival Minum Teh Terpopuler di Indonesia yang Padukan Tradisi dPrabowo Sebut Tak Ada Uang Untuk Gaji Guru, Sementara MBG dan KDMP Terus Makan Anggaran Triliunan
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membentuk ribuan calon manajer Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Tujuan awalnya adalah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional.