RADARGARUT– Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai sulitnya meningkatkan gaji guru karena keterbatasan anggaran kembali menjadi sorotan publik.
Komentar tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa meskipun pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru, realitas anggaran negara saat ini belum memungkinkan. Ia juga menyinggung masalah kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun sebagai salah satu faktor utama yang membuat APBN sulit dialokasikan untuk kenaikan gaji guru secara signifikan.
Baca Juga:Sejumlah Relawan SPPG Akui Tercekik Masalah Ekonomi Akibat Pemberhentian Sementara MBGPelaku Penyekapan dan Penyiksaan Perempuan Taufik Hidayat Ditangkap di Majalaya
Pernyataan ini memicu berbagai reaksi, termasuk dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung, yang dikenal vokal mengkritik pemerintahan, langsung merespons lewat unggahan di akun Instagramnya.
Ia membandingkan prioritas anggaran pemerintah yang dinilainya tidak seimbang. Menurut Rocky, anggaran besar dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan gaji pejabat, serta gaji hakim, sementara gaji guru yang berperan mencetak generasi penerus bangsa justru selalu dipinggirkan.
“Gaji guru tidak bisa baik karena uangnya tak ada. Itu MBG anggaran gede, KDMP anggaran gede, gaji pejabat naik, gaji hakim naik, bawahan minta 5T dikasih 10T, itu uang dari mana?” tulis Rocky Gerung.
Dengan nada sarkastik, Rocky menirukan gaya bicara Prabowo saat menanggapi kritik dengan kalimat “Yang nyinyir nyinyir itu, nyenyenyenye…”. Ia pun menuliskan “Nyenyenye…” sebagai bentuk sindiran tajam terhadap pernyataan presiden.
Polemik ini mencerminkan ketegangan yang kerap muncul terkait prioritas belanja negara. Di satu sisi, pemerintah sedang gencar mendorong program-program unggulan seperti MBG untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, para guru sebagai pilar utama pendidikan nasional merasa kesejahteraannya belum menjadi prioritas utama.
Komisi X DPR RI sebelumnya juga menyatakan bahwa gaji guru memang sudah mengalami kenaikan, meski masih belum optimal. Namun, banyak kalangan menilai kenaikan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pendidik, terutama di daerah-daerah terpencil.