Namun, kritik dari kalangan sipil menunjukkan adanya kesalahan konseptual mendasar. Alih-alih membekali peserta dengan ilmu manajemen modern, keuangan syariah, pemasaran digital, atau model bisnis berkelanjutan, program justru memprioritaskan latihan fisik dan mental ala militer.
Para pengamat menilai pendekatan ini berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi dalam organisasi koperasi. Di era desentralisasi dan otonomi desa, pengelola koperasi seharusnya menjadi agen perubahan yang mampu mendengar aspirasi warga, bukan sekadar menjalankan perintah dari atas.
Militerisasi pendidikan kepemimpinan sipil dikhawatirkan akan melahirkan generasi pengelola yang kaku, kurang inovatif, dan kurang peka terhadap dinamika masyarakat.Koalisi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
Baca Juga:Rombak Target Prioritas MBG: BGN Umumkan 4 Kelompok Target Prioritas Penerima MBGKabar Baik! Harga Emas dan Perak Akhirnya Bangkit Kembali
Mereka merekomendasikan agar pelatihan difokuskan pada kompetensi inti manajemen koperasi, melibatkan praktisi ekonomi kerakyatan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan standar kesehatan dan keselamatan yang ketat.(*)