GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut telah menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi para ASN di lingkungan Pemkab Garut, dan dinilai efektif.
Namun, tetap diperlukan evaluasi terkait dengan penggunaan BBM dan energi listrik dengan telah diberlakukan nya WFH disetiap SKPD.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Garut, Ridwan Effendi, mengatakan bahwa jika secara detail terkait penggunaan BBM akan dihitung oleh BPS dan Pertamina.
Baca Juga:Hidrometeorologi Basah Berakhir, BPBD Garut Waspadai Risiko Kekeringan di Musim KemarauTruk Toronton Patah As di Kadungora Garut, Lalu Lintas Lebak Jero Sempat Lumpuh
“Nanti kan ada pasti pelaporannya ke Pertamina tuh, penggunaan BBM, kan reportnya SPBU, nanti langsung ke Pertamina,” katanya.
Sedangkan, Ridwan memaparkan, pihaknya belum mengevaluasi penggunaan BBM tersebut karena WFH ini baru berjalan beberapa kali.
“Nah kita belum mengevaluasi karena ini kan baru berjalan, belum lama lah gitu, kalau baru 2-3 kali belum terasa dampaknya, ya mungkin 2-3 bulan ke depan itu mungkin baru mulai terasa,” paparnya.
Selain itu, tidak hanya efisiensi penggunaan BBM saja, namun efisiensi terhadap penggunaan energi listrik pun dilakukan disetiap kantor.
“Termasuk penggunaan energi listrik pun juga sama, tidak hanya BBM, tapi listrik pun juga sama. Penggunaan listrik di perkantoran diharapkan juga bisa lebih efisien,” katanya.
Ia menyebutkan, untuk saat ini untuk BBM bersubsidi belum ada rencana kenaikan harga kedepannya.
“Kalau khususnya BBM yang bersubsidi itu belum ada rencana kenaikan dari pemerintah pusat. Kalau BBM yang non-subsidi kan sudah,” sebutnya.
Baca Juga:Tunjangan Wabup Garut Dialihkan, Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan PerempuanWarga Garut Mengaku Keturunan Musisi Legendaris Darso, Anak Sah Berikan Bantahan
Dengan begitu, Ridwan berharap, agar WFH ini dimanfaatkan dengan baik selaras dengan maksud dan tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BBM dan energi listrik.
“Kemudian juga walaupun demikian tidak berarti mengurangi dari aspek-aspek layanan. Makanya di setiap SKPD itu pun juga ada penerapan pengaturan jadwal layanan,” pungkasnya. (Rizka)