GARUT – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, mengungkapkan berbagai macam rencana pemanfaatan sejumlah hak tunjangan yang melekat pada jabatanya sebagai Wakil Kepala Daerah (WKDH).
Menurutnya, tunjangan yang ia dapatkan selama menjadi wakil bupati Garut akan disalurkan untuk mendukung program sosial, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan perempuan.
Ia menyebutkan, berbagai sumber tunjangan yang selama ini menjadi hak jabatan, seperti tunjangan protokoler, umum, hingga insentif tahunan, akan dihimpun dan sebagian dialihkan menjadi program hibah bagi masyarakat.
Baca Juga:Warga Garut Mengaku Keturunan Musisi Legendaris Darso, Anak Sah Berikan BantahanDesil Berubah, Bansos Lenyap: Warga Garut Mengeluh Tak Lagi Terima BPNT dan PKH Usai Pendataan Ulang
“Pokoknya banyak hak-hak yang melekat dalam diri, yang kemarin saja setahun dapat tiga kali penerimaan, terus itu jumlahnya sekitar 200an. Insyallah akan dijadikan hibah,” ujarnya, belum lama ini.
Putri menjelaskan, bahwa dana tersebut rencananya juga akan disalurkan untuk mendukung program di Dinas Kesehatan, dan membangun sekolah perempuan.
“Itu sumbernya berasal dari hak-hak wkdh. Kita bikin sentra untuk cek kesehatan, pokoknya meliputi kesehatan dan pendidikan calon ibu dan perempuan kepala keluarga,” jelasnya.
Selain itu, sebagian dana juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan kabupaten melalui skema swadaya masyarakat.
“Akan dijadikan hibah untuk jalan pamulihan, titiknya saya lupa. Pokoknya nanti kalau sudah waktunya saya posting, untuk swadaya masyarakat kita juga akan kerjasama dengan desa,” imbuhnya.
Selain itu, sejumlah pengadaan seperti pakaian dinas dan perlengkapan pribadi juga tidak lagi dimanfaatkan.
“Jadi kaya pembelian baju, alat mandi, itu tidak dipakai. Itu kalau setahun di kumpul-kumpul jadi banyak. Terus kaya jamuan tamu juga tidak pernah saya pakai, misalnya mau ketemu orang provinsi tinggal ketemu saja di Bandung, saya tidak pernah ada hal seperti itu,” ucapnya.
Baca Juga:Miris! Warga Miskin di Garut Luput dari Bansos, Janda Lansia Tinggal di Rumah Nyaris RobohPemkab Garut Terkendala Lahan Minim, Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Cikelet Tertunda
Meski begitu, ia menegaskan tetap menggunakan sebagian anggaran operasional untuk mendukung kegiatan kerja, seperti menindaklanjuti proposal masyarakat serta kebutuhan tim lainnya.
“Jadi ada hak saya yang akan diberikan, tapi tidak 100 persen karena ada yang saya ambil juga tapi bukan untuk saya pribadi, tapi untuk internal kita,” pungkasnya. (Ale)