RADARGARUT– Kontroversi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat semakin memanas. Juri dan MC yang menjadi sorotan publik akhirnya memberikan klarifikasi, namun penjelasan mereka justru menuai kritik lebih tajam karena dianggap tidak profesional dan berusaha mencari alasan.
Insiden bermula pada Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak. Saat sesi rebutan, pertanyaan tentang pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diajukan.
Regu C SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang secara substansi benar, menyebutkan peran DPR, DPD, dan Presiden. Namun, dewan juri termasuk Dyastasita WB, langsung memberikan penalti minus 5 poin dengan alasan jawaban kurang lengkap dan tidak menyebut “DPD” dengan jelas.
Baca Juga:Kemenkes Himbau Masyarakat Terkait Potensi Hantavirus di IndonesiaNetizen Sebut Persija Dengan Istilah Cacing Kemayoran Usai Kalah 2-1 dari Persib
Publik dibuat semakin geram karena beberapa saat kemudian Regu B SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang hampir sama persis, tetapi justru mendapat nilai sempurna 10. Saat Regu C melakukan protes dan interupsi, salah seorang juri bersikeras bahwa jawaban peserta tidak terdengar jelas.
Sementara itu, MC yang memandu acara malah merespons dengan nada meremehkan: “Itu hanya perasaan peserta saja.” Pernyataan ini langsung menjadi bahan cibiran netizen karena dianggap tidak netral dan merendahkan semangat siswa.
Menanggapi gelombang protes yang meluas, pihak penyelenggara akhirnya buka suara. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, menyebutkan adanya masalah teknis. Speaker yang mengarah ke meja juri diklaim mengalami gangguan sehingga suara peserta tidak terdengar jelas di posisi juri, meski sangat jelas bagi penonton di venue dan penonton YouTube.
Banyak yang menilai alasan “audio bermasalah” ini terkesan sebagai pembelaan yang lemah. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan menindaklanjuti,” katanya.
Langkah tegas pun diambil, Sekretariat Jenderal MPR RI secara resmi menonaktifkan seluruh dewan juri dan MC yang terlibat dalam perlombaan tersebut. Penonaktifan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan menjaga objektivitas dan profesionalisme acara.
SMAN 1 Pontianak telah mengirimkan surat tuntutan resmi meminta kejelasan dan keadilan. Siswi Josepha Alexandra yang berani menyuarakan protes di panggung pun mendapat apresiasi luas dari masyarakat, termasuk tawaran dukungan dari sejumlah tokoh.