RADARGARUT– Ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada Sabtu, 9 Mei 2026 di Pontianak berubah menjadi sorotan nasional setelah video penilaian juri yang dianggap tidak adil viral di media sosial.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak merasa dirugikan ketika jawaban yang benar justru mendapat penalti minus 5 poin, sementara Regu B dari SMAN 1 Sambas dengan jawaban identik malah mendapat nilai sempurna 10 poin.
Kronologi bermula saat sesi rebutan. Juri mengajukan pertanyaan, “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab dengan tepat, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Baca Juga:Kemenkes Himbau Masyarakat Terkait Potensi Hantavirus di IndonesiaNetizen Sebut Persija Dengan Istilah Cacing Kemayoran Usai Kalah 2-1 dari Persib
Namun, juri justru menyatakan jawaban tersebut kurang tepat dan memberikan penalti. Tak lama kemudian, Regu B memberikan jawaban yang sama persis dan langsung mendapat nilai penuh.
Peserta Regu C langsung melakukan interupsi dan protes, tetapi pembawa acara (MC) sempat menyebut bahwa hal itu hanya “perasaan peserta saja”. Insiden ini memicu kemarahan netizen yang menilai ada kecurangan atau ketidakprofesionalan dewan juri, salah satunya Indri Wahyuni yang menjadi sorotan publik.
Menanggapi polemik yang meluas, MPR RI akhirnya buka suara. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kelalaian dewan juri.
“Kami mohon maaf atas insiden ini. Kami akan menindaklanjuti dan mengevaluasi keseluruhan kinerja dewan juri serta sistem perlombaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihak MPR melalui Sekretariat Jenderal juga menonaktifkan dewan juri dan MC yang terlibat dalam lomba tersebut. Salah satu penjelasan yang disoroti adalah faktor teknis.
Menurut informasi yang beredar, speaker yang mengarah ke meja juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta tidak terdengar jelas di posisi juri, meski suara sangat jelas bagi penonton di venue dan melalui siaran YouTube.
Meski demikian, banyak pihak menilai penjelasan soal audio tidak sepenuhnya bisa membenarkan perbedaan penilaian yang sangat kontras. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, telah memanggil pihak SMAN 1 Pontianak beserta tim pendamping untuk membahas kasus ini lebih lanjut.