GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Garut yang cukup potensial dan paling besar ialah di sektor pajak hotel restoran dan wisata.
Menurutnya, terlihat fakta dilapangan kunjungan wisatawan di Garut terus meningkatkan, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa me-generate PAD yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Baru Dua Perusahaan di Garut Penuhi Kuota Pekerja Disabilitas, Diberikan Gaji Setara Sesuai UMKKwarcab Garut Nilai Pramuka Jadi Solusi Anak Kecanduan Gadget dan Bisa Tingkatkan Moral
Syakur mengatakan, Pemkab Garut juga akan melakukan perbaikan infrastruktur jalan, memperbaiki penerangan lampu jalan menuju tempat wisata.
Terkait PAD yang belum tergarap, menurut Syakur, sebagai langkah strateginya pihaknya terus mengingatkan kepada para pelaku usaha agar taat membayar pajak.
“Ya ini kan kita intensifikasi, kita mengingatkan kembali ke mereka para objek pajak untuk lebih taat lagi melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Syakur.
Selain itu, pihaknya juga terus mengingatkan kesadaran para pelaku usaha bahwa semua hasil dari pembayaran pajak akan dikembalikan ke masyarakat, seperti dalam bentuk perbaikan infrastruktur.
Lebih jauh, Syakur mengimbau kepada pelaku usaha yang harus bayar pajak bahwa pembangunan keseluruhan ini sebagian besar dibiayai oleh pajak dari masyarakat.
“Jadi kita harus hati-hati, harus proporsional, dan adil. Jadi kalau memang yang memiliki kewajiban membayar pajak yang sesuai ya segera dilaksanakan,” imbaunya.
Syakur menegaskan, untuk kedepannya Pemkab Garut akan melakukan pemanfaatan barang-barang aset milik negara menjadi lebih baik lagi.
Baca Juga:Pupuk Subsidi Tersalurkan Hingga 50 Persen untuk Garut, Syakur Tekankan Pengawasan KetatPencalonan Ketua DPD Golkar Memanas, Nama Aris Hingga Syakur Mencuat
Ia menambahkan, pihaknya sudah dipanggil oleh KPK sehingga kedepan akan lebih dioptimalkan dalam mengurus barang dan jasa atau aset negara.
“Ketika lebih efisien dipakai pihak ketiga ya silahkan. Tapi ada appraisal penilaian yang independen ya. Sehingga benar-benar nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (*)