Oleh: Yusup Supriadi, Sekjen Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS)
KEBIJAKAN Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jaringan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah langkah yang patut dibuka dengan apresiasi. Sebagai program strategis nasional yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, akuntabilitas adalah harga mati.
Audit bukan sekadar formalitas hukum, melainkan benteng perlindungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhindar dari praktik korupsi, inefisiensi, dan salah urus sejak dini.
Namun, keputusan untuk menghentikan sementara operasional dapur selama tiga pekan dengan dalih kelancaran audit dan penyesuaian finansial memicu diskursus kritis. Apakah untuk memeriksa kesehatan keuangan sebuah sistem, kita harus mematikan denyut nadinya?
Baca Juga:PNM Resmikan Ruang Pintar Karangpawitan untuk Anak-Anak GarutMenkeu Purbaya Siapkan Jerat Pidana untuk Pemilik Kapal Pengangkut Balpres Ilegal
Secara tata kelola publik modern, narasi bahwa “audit memerlukan penghentian operasional” sebetulnya kurang relevan. Audit yang kredibel dan kelangsungan pemenuhan gizi anak-anak justru harus berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
Memaksakan jeda operasional tidak hanya menunjukkan inefisiensi sistem, tetapi juga membuka kotak pandora yang berisi rentetan gejolak sosial, kritik atas manajemen anggaran, hingga ancaman krisis kepercayaan politik pada level kepemimpinan nasional.
Salah satu capaian mutakhir dalam tata kelola SPPG adalah penerapan sistem keuangan dan pelaporan berbasis online. Keberadaan infrastruktur digital ini seharusnya menjadi modal utama BGN untuk menerapkan metode on-the-fly auditing, sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan secara real-time tanpa perlu menekan tombol jeda pada aktivitas lapangan.
Dalam ekosistem digital, aliran dana dari pusat ke daerah, pencatatan manifes bahan baku, hingga konfirmasi pembayaran kepada vendor lokal terekam secara otomatis dalam log sistem. Auditor internal maupun eksternal sejatinya dapat membedah, menganalisis, dan melacak indikasi anomali keuangan langsung dari dasbor digital mereka.
Jika terdapat SPPG tertentu yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan atau kesalahan input data, langkah mitigasi yang diambil seharusnya bersifat terlokalisasi dan spesifik, bukan berupa pembekuan massal yang memukul rata seluruh dapur di Indonesia. Sektor publik harus mengadopsi prinsip keberlanjutan operasional, operator dapur tetap memasak di lapangan, sementara tim administratif dan auditor menyelesaikan rekonsiliasi data di ruang kerja.