Masyarakat kelas bawah sebagai basis pemilih akar rumput adalah konstituen terbesar yang menggantungkan harapan pada program ini. Bagi mereka, berhentinya pasokan makanan gratis dinilai sebagai pengingkaran janji politik secara perlahan.
Ketika rasa lapar dan beban ekonomi anak kembali dibebankan ke pundak orang tua secara mendadak, sentimen kekecewaan ini akan dengan cepat bergeser dari kekecewaan administratif terhadap BGN menjadi mosi tidak percaya kepada figur Prabowo. Defisit kepercayaan di tingkat akar rumput ini sangat berbahaya karena menyerang basis legitimasi sosial paling bawah yang menjadi fondasi stabilitas politik pemerintahan.
Jeda operasionalisasi dapur SPPG ini juga berpotensi menjadi instrumen dan amunisi politik bagi oposisi. Di panggung politik formal, penghentian operasional selama 3 pekan adalah konsesi cuma-cuma bagi kelompok oposisi, kritikus, dan parlemen untuk melancarkan serangan delegitimasi.
Baca Juga:PNM Resmikan Ruang Pintar Karangpawitan untuk Anak-Anak GarutMenkeu Purbaya Siapkan Jerat Pidana untuk Pemilik Kapal Pengangkut Balpres Ilegal
Isu ini akan dengan mudah dikomodifikasi menjadi narasi bahwa pemerintah melakukan kebohongan fiskal, menjanjikan program raksasa yang sebetulnya melampaui kapasitas APBN kita. Akibatnya, posisi tawar pemerintah di hadapan DPR berisiko melemah, dan setiap pengajuan anggaran atau kebijakan strategis berikutnya dari istana akan dihadapkan pada skeptisisme yang tinggi dari legislatif.
Penghentian operasional massal akibat audit keuangan mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi, pengawasan, dan eksekusi di tubuh birokrasi yang baru dibentuk. Di mata publik dan investor, ini memicu pertanyaan spekulatif: Apakah ada friksi internal dalam pengelolaan anggaran? Apakah BGN berjalan tanpa koordinasi yang matang dengan Kementerian Keuangan atau BPK? Ketidakpastian arah kebijakan ini mengaburkan komando tunggal kepemimpinan presiden dan memperlihatkan kerapuhan konsolidasi di awal masa jabatan.
Solusi Taktis: Audit Fisik Tanpa “Gembok” Operasional
Jika argumen pembekuan operasional didasarkan pada perlunya verifikasi fisik seperti stock opname di gudang atau pengecekan harga riil di pasar, hal tersebut tetap bisa disiasati dengan manajemen waktu yang taktis tanpa harus menghentikan produksi makanan.
Tim pemeriksa dapat melakukan verifikasi fisik di luar jam produksi dapur misalnya pada sore atau malam hari setelah distribusi makanan ke sekolah-sekolah selesai. Pola audit bergilir per wilayah juga jauh lebih bijaksana daripada melakukan penghentian serentak secara nasional.Audit, efisiensi anggaran, dan operasionalisasi dapur SPPG bukanlah hal yang harus saling menafikan. Menegakkan akuntabilitas keuangan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kemanfaatan sosial jangka pendek, apalagi sampai mempertaruhkan reputasi politik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo akibat kekakuan birokrasi BGN.