Kegagalan Manajerial, Watak Birokrasi “Gembok” BGN dan Paradoks Efisiensi Anggaran yang Mengorbankan Publik
Keputusan BGN menggembok dapur SPPG demi mempermudah kerja auditor adalah bentuk kemunduran berpikir berbirokrasi yang menelanjangi kelemahan internal lembaga baru ini. Ada beberapa noktah hitam dalam kebijakan kelembagaan BGN ini. Pertama adalah ego sektoral dan maladministrasi prioritas.
BGN tampaknya lupa bahwa fungsi utama pendirian lembaga mereka adalah menyalurkan gizi, bukan sekadar menjadi lembaga pemeriksa keuangan tiruan. Menempatkan kenyamanan kerja auditor di atas hak makan anak-anak menunjukkan adanya disorientasi fungsi. BGN gagal mendesain arsitektur kelembagaan yang adaptif, di mana fungsi pengawasan seharusnya berjalan paralel sebagai supporting system, bukan justru menjadi penjegal operasi utama.
Kedua, pengakuan terselubung atas ketidak-kompetenan digital. Tindakan menghentikan dapur untuk audit secara manual/fisik adalah tamparan keras bagi narasi digitalisasi yang selama ini didengungkan. Kebijakan ini menjadi pengakuan tidak langsung dari BGN bahwa sistem online SPPG yang mereka bangun belum matang, rentan manipulasi, atau bahkan tidak dipercayai oleh internal mereka sendiri. Jika sistem digitalnya andal, BGN tidak perlu menyandera operasional lapangan.
Baca Juga:PNM Resmikan Ruang Pintar Karangpawitan untuk Anak-Anak GarutMenkeu Purbaya Siapkan Jerat Pidana untuk Pemilik Kapal Pengangkut Balpres Ilegal
Ketiga, gagap mitigasi dan absennya sense of crisis. Mengeluarkan perintah stop operasi tanpa menyiapkan skema darurat membuktikan bahwa jajaran pengambil keputusan di BGN bekerja di atas menara gading. Lembaga ini terlihat gagap membaca dampak logistik dan tidak memiliki sensitivitas kemanusiaan terhadap realitas piring makan masyarakat prasejahtera.
Jika penghentian tiga pekan ini berkelindan dengan upaya efisiensi anggaran atau penghematan sisa lebih perhitungan anggaran di tengah jalan, maka kebijakan ini mengindikasikan adanya cacat perencanaan yang mendasar sejak awal.
Sebut saja ini adalah semacam efisiensi yang salah sasaran. Mengorbankan hak gizi anak sekolah demi menyelamatkan pos anggaran dalam jangka pendek adalah bentuk mis-manajemen prioritas. Efisiensi anggaran yang sehat seharusnya menyasar pada pemotongan jalur birokrasi, menekan biaya operasional non-esensial, atau mengeliminasi pos markup pengadaan barang—bukan dengan menghentikan total suplai program inti.
Penghematan anggaran selama tiga pekan akibat penundaan beli bahan baku dan upah harian sebetulnya semu. Ketika dapur diaktifkan kembali, biaya untuk melakukan kalibrasi ulang, pembersihan alat yang menganggur, hingga negosiasi ulang dengan vendor pasokan yang telanjur kecewa berpotensi memakan biaya operasional yang jauh lebih tinggi.