GARUT – Warga Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, mendatangi DPRD Garut untuk melakukan audiensi bersama Komisi II terkait kejelasan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah mereka, Senin (8/6/2026).
Salah seorang warga Desa Sukakarya, Rusmana mengaku kecewa terhadap hasil audiensi yang turut dihadiri Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat fan Desa (DPMD) Garyt, serta pihak Kecamatan Samarang itu.
Menurutnya, kekecewaan juga muncul karena Bupati Garut dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir dalam audiensi tersebut. Padahal, kata dia, Sekda merupakan ketua panitia pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Garut Duduki Peringkat Dua dan Tiga Tertinggi AKB-AKI Di Jabar, Dinkes Perkuat Strategi PenangananLupa Matikan Kompor Picu Tempat Usaha Terbakar Di Garut Kota, Kerugian Capai Rp40 Juta
“Kami merasa kecewa karena Sekda tidak hadir, begitu juga Bupati. Kenapa Sekda harus hadir? Karena Sekda adalah ketua panitia terkait Sekolah Rakyat ini. Saya kecewa karena keputusannya masih belum jelas,” ujar Rusmana saat diwawancarai di Kantor DPRD Garut.
Ia mengatakan, kedatangan warga bertujuan untuk meminta kepastian kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Garut terkait jadi atau tidaknya pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sukakarya.
“Kami meminta kejelasan terkait jadi atau tidaknya Sekolah Rakyat dibangun di Samarang, tepatnya di Desa Sukakarya. Bahkan sebelumnya sudah ada proses transaksi melalui pihak bank. Namun tiba-tiba muncul wacana pembangunan di Cisurupan, dan sekarang muncul lagi di Cikelet,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, membenarkan bahwa masyarakat mempertanyakan kepastian pembangunan Sekolah Rakyat di Samarang setelah beredar kabar adanya rencana pembangunan di Kecamatan Cikelet.
“Masyarakat mempertanyakan karena terakhir mendapat kabar akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Memang betul ada kajian terkait Cikelet, tetapi itu masih tahap awal,” ucap Marlinda.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang ditargetkan mulai dibangun paling lambat Agustus 2026.
“Program ini untuk tahun ini direncanakan mulai proses lelang pada Juni atau Juli, atau paling lambat Agustus sudah mulai dibangun,” katanya.
Baca Juga:Meski Alami Gangguan Jiwa, Kondisi Kesehatan Mila Baik dan Gemar Bersholawat42 SPT Korwil Pendidikan Garut Batal Diserahkan, Anggota DPRD Pertanyakan Siapa Aktor Dibalik Pembatalan
Namun demikian, Marlinda menyebut pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini terkendala keterbatasan anggaran daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.