RADARGARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak Januari 2025 bertujuan memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting.
Namun, data terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang dikutip berbagai media, termasuk Kompas, menunjukkan sisi gelap pelaksanaan program ini. Hingga pertengahan September 2025, setidaknya 5.626 kasus keracunan makanan terkait MBG tercatat di 16–17 provinsi.
Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 2.051 kasus, jauh melampaui daerah lain. Menurut data yang dipublikasikan Sahabat Gizi Stats berdasarkan sumber CISDI, peringkat 10 provinsi dengan kasus terbanyak adalah sebagai berikut: Jawa Barat (2.051), Daerah Istimewa Yogyakarta (905), Jawa Tengah (468), Bengkulu (456), Lampung (307), Nusa Tenggara Timur (305), Sulawesi Tengah (277), Sumatera Selatan (271), Jawa Timur (245), dan Nusa Tenggara Barat (150).
Baca Juga:Samsung Galaxy Z Fold 8 Series Resmi Debut: Tipis, Powerful, dan Siap Revolusi Pengalaman Foldable!Garut Diselimuti Dingin Ekstrem: Suhu Turun hingga 10-13°C, BMKG Prediksi Berlanjut hingga Akhir Juli 2026
Angka-angka ini mencerminkan akumulasi laporan dari dinas kesehatan daerah, pemberitaan media, serta pantauan lembaga independen.
Jawa Barat menjadi episentrum kasus karena beberapa faktor. Provinsi ini memiliki jumlah sekolah dan penerima manfaat MBG yang sangat besar, sementara kapasitas pengawasan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) belum merata.
Beberapa insiden massal di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, melibatkan ratusan siswa dalam satu kejadian. Di Cipongkor, Bandung Barat, korban sempat mencapai lebih dari 1.100 orang dalam beberapa hari. Gejala yang sering dilaporkan meliputi mual, muntah, diare, pusing, dan sakit perut.
Dalam beberapa kasus, bakteri patogen ditemukan sebagai penyebab, menandakan masalah higiene dan sanitasi di dapur pengolahan.
Data CISDI dan lembaga pemantau lain menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah siswa sekolah dasar dan menengah. Selain dampak kesehatan jangka pendek, keracunan berulang berpotensi mengganggu kehadiran siswa di sekolah, menurunkan konsentrasi belajar, dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi status gizi serta tumbuh kembang anak.
Para ahli gizi dan kesehatan masyarakat mengingatkan bahwa makanan yang seharusnya memperkuat daya tahan tubuh justru menjadi sumber penyakit jika standar kebersihan tidak terjaga.
Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait, telah mengakui adanya kasus keracunan dan menyatakan akan melakukan evaluasi. Namun, perbedaan angka antara data resmi BGN dan temuan lembaga independen seperti CISDI serta Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) masih menjadi perdebatan.