GARUT – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut, menyoroti terkait program 3 Juta rumah yang merupakan program dari Pemerintah Pusat.
Kepala Disperkim Kabupaten Garut, Rika Agustiana, mengatakan program 3 juta rumah tersebut ada beberapa hal yang harus di lakukan oleh Pemkab Garut.
“Diantaranya adalah pembebasan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), terus pembebasan biaya PBG (persetujuan bangunan gedung), itu yang jadi fokus utamanya,” ujarnya belum lama ini.
Baca Juga:BPBD Garut Catat 362 Bencana Terjadi Pada Periode 1 Januari Hingga 31 Juli 2026Fraksi Gerindra WalkOut pada Rapat Paripurna, Soroti Jalan Banjarwangi Tak Masuk Prioritas Perbaikan
Sementara itu, diranah Disperkim Garut ialah hanya mengintervensi jumlah bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Kalo di Dinas Perkim ya masalah rutilahu, berapa yang sudah di intervensi oleh Pemerintah Labupaten Garut termasuk rusunawa, berapa yang menghuni rusunawa,” ucapnya.
Namun, terkait perumahan subsidi perizinan nya ada diranah PUPR, yang mengetahui jumlah kuota ataupun yang sudah terbangun.
“Itu yang tau kuota atau misalkan yang telah terbangun dalam rumah subsidi yang pernah masuk program 3 juta rumah, kalo untuk Perkim maj cuman rutilahu dan rumah rusun,” katanya.
Terkait perkembangan penanganan rutilahu yang telah ditangani oleh Disperkim Garut, kata Rika, pada tahun 2025 sekitar 1.002 unit yang ditangani termasuk dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kalau rencana sekarang 2026 itu dari APBD itu 320 an kurang lebih, terus dari BSPS itu hampir 1.800 unit tapi itu juga dalam tahap verifikasi dari BSPS itu, jadi belum semuanya di laksanakan,” ungkap Rika.
Namun, Rika mengatakan, untuk target penanganan rutilahu pertahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah sekitar 500 unit pertahun.
Baca Juga:DPRD Garut Soroti Perbaikan 13 Ruas Jalan, Full Menggunakan APBD Murni 2026PAD Garut Tembus 50 Persen, Bapenda Bidik Capaian di Atas 90 Persen
“Tapi karna kita berusaha karna masyarakat banyak yang meminta bantuan lah gitu ya, khususnya rutilahu ya kita juga sebetulnya cuman yang dapat bantuan itu berupa stimulan gitu ya,” lanjutnya.
Rika memaparkan, bahwa bantuan untuk rutilahu dari APBD Kabupaten Garut sekitar Rp15 juta yang berbentuk stimulan, dan dari BSPS sebesar Rp20 juta.
“Karena kita mengingat kondisi perkembangan kita ya, misalkan harga harga bahan sudah naik gitu kan, jadi kalau untuk bantuan 15 juta minim lah gitu ya,” paparnya.