Puluhan SPPG Mulai Berhenti Operasional Akibat Dana Belum Cair

istimewa
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks. (Disway)
0 Komentar

RADARGARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik.

Belum lama setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tersandung kasus dugaan korupsi, kini sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah terpaksa menghentikan operasionalnya sementara.

Menurut laporan yang beredar, penghentian operasional ini terjadi mulai Senin, 8 Juni 2026. Puluhan dapur di wilayah seperti Demak (30 SPPG), Brebes (31 SPPG), Aceh Besar (27 SPPG), hingga daerah lain seperti Cirebon, Kediri, Sumedang, dan Tulungagung terpaksa menghentikan produksi serta distribusi makanan bergizi. Pengelola dapur menyatakan bahwa dana operasional dari pusat belum cair, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kegiatan.

Baca Juga:Tuan Holla, Sahabat Petani dan Budaya Sunda yang Abadi di GarutRUU Polri Berhasil Disahkan, Ini Poin yang Masyarakat Khawatirkan

Koordinator wilayah BGN di beberapa kabupaten mengonfirmasi bahwa keterlambatan pencairan anggaran menjadi penyebab utama. Para pekerja dapur bahkan terpaksa dirumahkan sementara, dan penerima manfaat terutama anak sekolah, balita, serta kelompok rentan harus menunggu kejelasan kelanjutan program.

Beberapa dapur mengunggah pengumuman resmi di media sosial, menyatakan penghentian operasional hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Latar Belakang Masalah

Penghentian ini terjadi di tengah guncangan besar pada program MBG. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program.

Kasus ini melibatkan dugaan jual beli izin pendirian SPPG, penyalahgunaan insentif operasional, serta pengelembungan anggaran pengadaan barang. Praktik tersebut diduga melibatkan yayasan-yayasan mitra yang terafiliasi dengan pejabat terkait.

Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, langsung mengambil langkah tegas. Selain mendukung proses hukum, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ribuan dapur yang sudah beroperasi.

Moratorium penambahan dapur baru juga diterapkan untuk memastikan kualitas dan transparansi program. Fokus saat ini adalah efisiensi anggaran, pencegahan penyelewengan, serta penataan ulang penerima manfaat.

Dampak dan Respons

Penghentian operasional ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Program MBG dirancang untuk menyediakan makan bergizi bagi jutaan anak dan masyarakat rentan guna mengatasi stunting serta masalah gizi lainnya. Gangguan sementara ini berpotensi memengaruhi target nasional penurunan stunting yang menjadi prioritas pemerintah.

0 Komentar