GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut hingga saat ini diketahui masih menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Dengan penerapan kebijakan tersebut, diperkirakan akan berdampak terhadap penggunaan anggaran tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Saepul Hidayat menyebutkan bahwa hingga saat ini penerapan WFH rupanya belum memengaruhi struktur anggaran daerah.
“Sebetulnya kalau misalkan WFH dari sisi anggaran kan tidak ada perubahan. Ini WFH itu kan lebih ke arah untuk pola kerja gitu ya,” ujar Saepul.
Baca Juga:Pasangan Lansia di Garut Tinggal di Rumah Reot, Berharap Bantuan Rutilahu dari PemerintahAlpukat Miki Kian Diminati Petani Garut, Dinilai Punya Rasa Paling Pulen
Dijelaskan Saepul, penerapan sistem kerja fleksibel tersebut hingga saat ini memang masih terus berjalan. Namun demikian, pihaknya belum melakukan penyesuaian anggaran karena dampaknya baru dapat terlihat setelah evaluasi realisasi anggaran semester pertama pada Juli mendatang.
“Jadi dari sisi penganggaran ya belum ada penyesuaian, kita akan lihat di hasil evaluasi realisasi anggaran itu baru di bulan Juli, baru kelihatan apakah memang ada penurunan atau tidak dari realisasi anggaran,” jelas Saepul.
Sapul juga menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Garut Tahun 2026 pada dasarnya telah disusun dengan prinsip efisiensi. Hal tersebut termasuk pada pos perjalanan dinas yang sejak awal sudah dilakukan pengurangan.
“Sebetulnya kan dari awal sudah dilakukan efisiensi untuk 2026 itu terkait dengan perjalanan-perjalanan dinas untuk, itu dari awal pun sudah dilakukan pengurangan, sehingga angka-angka yang tertera di dalam APBD 2026 itu sudah hasil efisiensi,” jelasnya lagi.
Meski demikian, Saepul menegaskan bahwa hingga saat ini dampak nyata dari kebijakan WFH terhadap penghematan anggaran masih belum terlihat secara signifikan.
“Belum terlihat, karena harus paling terlihat di evaluasi semester pertama,” tegasnya. (*)