RADARGARUT– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintah kembali menjadi sorotan publik.
Setelah beredar kabar di media sosial tentang penghentian sementara program ini mulai 5 Juni 2026 karena kendala dana operasional, ekonom senior menilai langkah tersebut justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah membantah bahwa informasi penghentian tersebut bukan pengumuman resmi, diskusi mengenai keberlanjutan program MBG tetap berlangsung.
Baca Juga:Timnas U19 Indonesia Sukses Taklukkan Vietnam 2-1KA Cikuray Ekonomi Kerakyatan Resmi Hadir 10 Juni 2026
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program MBG sangat diperlukan mengingat besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Kalau MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, menurut saya justru akan berdampak positif bagi perekonomian,” ujar Bhima dalam keterangan yang dikutip pada Minggu, 7 Juni 2026.
Tekanan Fiskal APBN dan Kepercayaan Pasar
Menurut Bhima, keberlanjutan program MBG dengan skala yang terus diperluas berpotensi menambah beban signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Semakin banyaknya dapur umum yang dibangun dan volume pengadaan bahan pangan yang besar dikhawatirkan memperlebar defisit anggaran serta meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah.
Pelaku pasar keuangan, baik investor saham maupun pelaku pasar valuta asing, sangat memperhatikan kondisi fiskal jangka menengah dan panjang. Jika anggaran MBG terus digenjot tanpa moratorium, hal ini bisa menciptakan sentimen negatif yang menekan rupiah dan IHSG.
“Efeknya justru akan kontraktif terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya juga akan terasa terhadap tingkat kepercayaan pelaku pasar, baik di pasar saham maupun terhadap rupiah,” tambah Bhima.
Penguatan rupiah yang diharapkan dari sinyal pengendalian belanja negara ini juga berpotensi menekan inflasi impor. Saat rupiah menguat, biaya impor barang dan bahan baku menjadi lebih murah, sehingga tekanan terhadap harga-harga konsumen dapat berkurang.
Baca Juga:Penyaluran Anggaran MBG Tetap Lancar Meski Penyelidikan Kasus Korupsi Masih BerjalanKAI Berikan Diskon Sampai 30% Bagi Konsumen, Begini Cara Klaimnya!
Risiko Inflasi dari Gangguan Pasokan Pangan
Selain aspek fiskal, Bhima juga menyoroti dampak program MBG terhadap rantai pasok pangan domestik. Program ini membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah sangat besar yang mayoritas dipenuhi oleh produsen dan distributor skala besar.