Peningkatan permintaan mendadak dalam volume besar berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum. Akibatnya, harga pangan di tingkat pedagang dan konsumen bisa naik, yang pada akhirnya memicu risiko inflasi lebih tinggi.
“Program MBG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar yang sebagian besar dibeli dari petani skala besar maupun distributor skala besar. Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan yang tersedia di pasar umum dan mendorong kenaikan harga,” jelasnya.
Oleh karena itu, evaluasi komprehensif diperlukan agar pemerintah dapat menyeimbangkan antara tujuan mulia program sosial dengan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Baca Juga:Timnas U19 Indonesia Sukses Taklukkan Vietnam 2-1KA Cikuray Ekonomi Kerakyatan Resmi Hadir 10 Juni 2026
Keseimbangan antara Program Sosial dan Stabilitas Ekonomi
Bhima menekankan bahwa MBG tetap memiliki nilai penting sebagai program sosial untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara prudent dan berkelanjutan.“MBG perlu mengalah terlebih dahulu agar stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan audit menyeluruh terhadap efisiensi program, termasuk mekanisme pengadaan, distribusi, dan tata kelola anggaran. Dengan demikian, program ini dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara.
Penghentian sementara untuk evaluasi ini, jika dilakukan, dapat menjadi sinyal positif bagi investor bahwa pemerintah serius menjaga disiplin anggaran. Hal tersebut pada gilirannya diharapkan mampu memperkuat rupiah, mendongkrak IHSG, serta menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh ke depan.
Masyarakat dan pelaku usaha pun diimbau untuk terus mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah terkait program MBG ini. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah bijak dalam pengelolaan belanja negara menjadi kunci menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.(*)