Sementara itu, sisa anggaran dari total Rp2,5 miliar dialokasikan untuk kebutuhan penanganan yang menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Garut.
“Di Dinsos Rp8 juta, Dinsos untuk operasional Tagana untuk mengirimkan air, sama seperti BPBD juga, sama ada posko, ada petugas, habisnya Rp2,5 miliar,” jelasnya.
Meski sebagian besar penanganan darurat telah diselesaikan, Aah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih memberlakukan status tanggap darurat untuk penanganan pascakebakaran Pasar Andir.
Baca Juga:Dinas Sosial Garut Perketat Validasi DataAngkut Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal, Warga Cigedug Ditahan Kejari Garut
Menurutnya, penanganan di lokasi tersebut masih membutuhkan waktu karena pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan pasar darurat sebagai tempat sementara bagi para pedagang.
Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan agar pedagang yang terdampak kebakaran dapat kembali menjalankan aktivitas perdagangan meskipun bangunan pasar sebelumnya belum dapat digunakan.
Aah menjelaskan, masa tanggap darurat Pasar Andir awalnya ditetapkan selama 14 hari. Namun, karena pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya selesai, pemerintah memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari.
Dengan perpanjangan tersebut, status tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada Sabtu, 7 November 2026.
Saat ini, salah satu pekerjaan yang masih dilakukan adalah pemasangan atap baja ringan pada bangunan pasar darurat.
“Tinggal pemasangan atap baja ringan di Pasar Andir. Kemarin tanggap darurat selama 14 hari ternyata tidak selesai, diperpanjang ditambah tujuh hari yang berakhir nanti hari Sabtu,” ungkapnya.
Menurut Aah, penyelesaian pembangunan pasar darurat menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha dan sumber penghasilan para pedagang.
Baca Juga:Jaga 856 Hektare Hutan, Desa Sukamurni Garut Kembangkan Wisata Berbasis Kearifan Leluhur SundaTaktik Jitu Igor Tolic Bawa Persib Ukir Sejarah di Australia, Menalo Ungkap Kunci Kebangkitan Maung Bandung
Karena itu, proses penanganan masih dilanjutkan hingga fasilitas sementara tersebut dapat mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.
Sementara untuk penanganan darurat di wilayah lainnya, Aah menyebutkan bahwa prosesnya telah dinyatakan selesai.
Di tengah penyelesaian penanganan dampak musim kemarau, BPBD Garut kini mulai mengalihkan perhatian terhadap potensi bencana yang dapat muncul selama musim penghujan.
Perubahan kondisi cuaca menjadi perhatian pemerintah daerah karena ancaman bencana yang dihadapi masyarakat juga mengalami pergeseran.
Apabila selama musim kemarau penanganan lebih banyak difokuskan pada kekeringan dan kebakaran, maka memasuki musim hujan potensi ancaman didominasi bencana hidrometeorologi basah.
Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem yang dapat berdampak terhadap permukiman, infrastruktur, dan aktivitas masyarakat.