Demokrasi Membutuhkan Keberpihakan
Melengkapi perspektif, Muhammad Adnan Maghribbi, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, mengulas persoalan tersebut dari sudut pandang politik dan kebijakan.
Ia menyoroti bagaimana demokrasi yang terlalu bertumpu pada angka berisiko memunculkan tirani mayoritas dan membuat kelompok dengan jumlah lebih kecil, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan anak jalanan, kesulitan memperoleh perhatian yang sepadan.
Dalam situasi tersebut, suara kelompok rentan berpotensi tersisih bukan karena mereka tidak memiliki kebutuhan atau aspirasi, melainkan karena sistem belum menyediakan ruang yang cukup bagi aspirasi mereka untuk memengaruhi keputusan publik.
Baca Juga:Berdalih Jaga Diri Membawa 27 Batu, Sembilan Pemuda Diamankan Polisi Saat Patroli Dini HariMenyemaikan Damai di Rumah Ibadah, Polres Garut Merawat Kerukunan di Gereja Advent
Demokrasi, dengan demikian, tidak cukup dimaknai sebagai kesempatan yang sama untuk memilih dalam pemilu. Demokrasi juga perlu memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang bermakna untuk didengar, menyampaikan kepentingan, dan berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, harusnya setiap kebijakan disusun dengan mengutamakan kelompok yang paling tidak diuntungkan oleh system.
Kesetaraan pun tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, keadilan membutuhkan dukungan yang sesuai agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara nyata.
Bagi penyandang disabilitas, misalnya, akses terhadap informasi, komunikasi, transportasi, dan pelayanan publik merupakan bagian penting untuk memastikan partisipasi yang setara.
Perspektif tersebut mengarahkan diskusi pada pertanyaan yang lebih mendasar: apabila kedaulatan berada di tangan rakyat, bagaimana memastikan suara seluruh rakyat benar-benar diperhitungkan, termasuk mereka yang selama ini menghadapi hambatan untuk menyampaikan aspirasinya?
Mengubah Anak Muda dari Pemilih Menjadi Penggerak Perubahan
Isu aksesibilitas dan representasi kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam sesi tanya jawab. Peserta mendiskusikan mengapa persoalan fasilitas bagi penyandang disabilitas masih belum banyak mendapat perhatian dalam kampanye calon pemimpin, padahal hak politik penyandang disabilitas telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pertanyaan lain menyoroti pihak yang seharusnya bertanggung jawab ketika suara kelompok marginal tidak memiliki pengaruh yang memadai terhadap kebijakan publik.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan inklusivitas bukan hanya tanggung jawab penyandang disabilitas atau komunitas yang mendampingi mereka, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.