GARUT – Ketersediaan tempat tidur atau bed di rumah sakit Kabupaten Garut masih jauh dari kebutuhan ideal. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,9 juta jiwa, Garut setidaknya membutuhkan 2.900 tempat tidur, sementara jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.183 unit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengatakan persoalan layanan kesehatan di Garut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan tempat tidur, tetapi juga kebutuhan penambahan fasilitas penunjang lainnya.
“Maksudnya bed itu kan hanya sebagai ukuran saja ya, maksud saya tuh ya fasilitas nya juga harus ditambah,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Baca Juga:Soroti Kebakaran TPA Pasirbajing, DPRD Desak Pemkab Garut Hentikan Sistem Open DumpingKNPI Garut Desak BPS-Dinsos Perjelas Perubahan Data Desil
Menurut Leli, jumlah tempat tidur yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penambahan kapasitas rumah sakit menjadi salah satu upaya yang terus didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Minimal bed yang harus tersedia di rumah sakit itu sekitar 2.900 minimalnya, dan kita memang sekarang eksistingnya baru ada 1.183 bed,” ungkapnya.
Salah satu rencana penambahan kapasitas dilakukan di RSUD dr. Slamet Garut. Rumah sakit tersebut ditargetkan menambah sekitar 80 tempat tidur pada akhir 2026 atau awal 2027.
“Seperti misalnya itu Dr.Slamet mudah-mudahan di akhir tahun 2026 atau awal 2027 itu sudah menambah kapasitas bed sekitar 80-an, sekarang itu sedang dipersiapkan ya,” ucap Leli.
Di tengah kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan, Dinkes Garut juga menghadapi efisiensi anggaran sekitar Rp4,8 miliar. Kondisi tersebut diakui turut menjadi tantangan dalam upaya memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Meski demikian, Leli menegaskan pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan fasilitas yang tersedia agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Baca Juga:Jelang Nataru 2026, Disparbud Garut Genjot Promosi Kejar Target 3 Juta WisatawanAsap Kebakaran TPA Pasir Bajing Bisa Iritasi Saluran Napas, Warga Diminta Waspada
“Memang ada dampaknya, tapi kita memang berupaya untuk tetap optimalisasi fasilitas yang ada agar pelayanan kepada masyarakat itu tidak terganggu,” katanya.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan secara merata pada seluruh program. Sejumlah anggaran yang dinilai masih bisa ditunda pelaksanaannya dialihkan untuk mendukung kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, salah satunya pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Karena memang diefisiensi dari hal-hal yang memang mungkin bisa diefisiensi atau bisa ditunda untuk di tahun depan, ya diprioritaskan kita itu untuk menambah pembiayaan untuk PBI,” tambahnya.