Pembangunan Garut Dinilai Belum Signifikan, Ketua DPRD Sebut Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan

Ketua DPRD Garut, Aris Munandar saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, di Gedung DPRD pada Senin (21/7).
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, di Gedung DPRD pada Senin (21/7).
0 Komentar

GARUT – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menilai pembangunan di Kabupaten Garut dari waktu ke waktu telah menunjukkan perubahan.

Namun, ia mengakui kemajuan tersebut belum sepenuhnya signifikan karena masih terbentur keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Aris, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi percepatan pembangunan. Terlebih, pemerintah daerah harus membagi anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai hingga program pembangunan yang menjadi harapan masyarakat.

Baca Juga:Hadapi Musim Tanam Penghujan, Pupuk Kujang Siapkan 98 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi di JabarSoroti Kebakaran TPA Pasirbajing, DPRD Desak Pemkab Garut Hentikan Sistem Open Dumping

“Walaupun tidak signifikan, tapi kan kita juga sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Aris saat diwawancarai awak media, Selasa (20/10/2026).

Aris menjelaskan, DPRD Garut akan terus mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam mendukung pembangunan yang telah direncanakan bersama Bupati dan Wakil Bupati Garut.

Ia menegaskan, berbagai program pembangunan maupun kebijakan anggaran akan menjadi pembahasan secara intensif antara legislatif dan eksekutif agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

“Kita akan pergunakan itu kan menjadi pembahasan juga yang intensif di tubuh DPRD dan juga di tubuh eksekutif,” katanya.

Selain itu, Aris menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus menjalankan kewajiban pengalokasian anggaran atau mandatory spending sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, pemenuhan alokasi anggaran wajib tersebut bukan perkara mudah, mengingat besarnya beban belanja pegawai yang saat ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Garut.

“Kita akan memenuhi mandatory spending, walaupun itu memang susah ya karena belanja pegawai kita pun sudah overload daripada tadi,” ungkapnya.

Baca Juga:KNPI Garut Desak BPS-Dinsos Perjelas Perubahan Data DesilJelang Nataru 2026, Disparbud Garut Genjot Promosi Kejar Target 3 Juta Wisatawan

Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Aris memastikan DPRD Garut akan terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Ia berharap setiap kebijakan pembangunan dapat diarahkan pada program yang menjadi prioritas, sehingga anggaran yang tersedia mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Aris juga meyakini bahwa berbagai perubahan pembangunan di Kabupaten Garut akan semakin terlihat seiring berjalannya waktu, meskipun pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

“Ya kalau kita lihat saja nanti kan juga terlihat ada perubahannya. Saya yakinkan bahwa Kabupaten Garut dari masa ke masa ada perubahan,” pungkasnya. (*)

0 Komentar