RADARGARUT– Aksi unjuk rasa memperingati dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran berlangsung meriah di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Ribuan massa dari berbagai aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat bergeser ke lokasi ikonik tersebut dan melakukan aksi dramatis dengan memanjat Tugu Tani sambil membentangkan spanduk berisi lima tuntutan kepada pemerintah.
Pantauan di lapangan sekitar pukul 17.45 WIB, massa aksi yang sebelumnya berkumpul di Jalan Menteng Raya dan bergerak menuju Monas, secara bersama-sama beralih ke Tugu Tani. Lebih dari seribu orang tampak mengitari monumen sambil meneriakkan yel-yel dan menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan.
Baca Juga:Polres Garut Amankan Tiga Pemuda yang Ugal-ugalan Dipengaruhi Alkohol di Jalan Ciledug GarutMahasiswa Geruduk Jakarta: 5 Tuntutan Keras di Ultah Kedua Pemerintahan Prabowo-Gibran
Salah satu peserta aksi kemudian memanjat Tugu Tani dan membentangkan spanduk berwarna putih yang berisi daftar tuntutan. Momen tersebut menjadi sorotan karena menampilkan aksi simbolis yang kuat di lokasi bersejarah.
Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan agenda kedua dan membawa lima tuntutan utama.
“Hari ini BEM UI bersama dengan BEM universitas lainnya, dan bersama dengan komponen-komponen masyarakat juga, ingin mengadakan aksi di Tugu Tani. Hari ini sebenarnya agenda yang kedua, dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan,” kata Fathimah di lokasi.
Tuntutan pertama adalah penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus pemulihan ekosistem di wilayah terdampak. Para demonstran menilai penanganan karhutla masih jauh dari memadai dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi. Mereka menuntut pemerintah segera memberantas ketimpangan sosial yang masih terasa di tengah masyarakat, termasuk kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Fathimah mengakui tuntutan ini sudah sering disuarakan, namun menurutnya belum ada perubahan signifikan.
“Dan yang ketiga, untuk menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi, yang sebenarnya ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa ya, sebetulnya, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan,” ujarnya.