Leli menyebut, di tengah efisiensi tersebut, anggaran pembiayaan BPJS PBI justru mendapat tambahan sekitar Rp22 miliar. Penambahan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tetap terpenuhi.
“Jadi itu sebetulnya efisiensi itu pengalihan saja, dari hal-hal yang bisa ditunda ke tahun depan itu menjadi kita alihkan ke PBI gitu, selain memang kita juga mendapat tambahan juga dari Pemda untuk PBI,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, Dinkes Garut dihadapkan pada dua kebutuhan sekaligus, yakni meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan yang masih terbatas dan memastikan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan. (*)