Sebelumnya, BGN telah mengambil langkah administratif dengan mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dan menyegel dapur operasional yang menjadi sumber distribusi makanan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan zero tolerance yang diterapkan BGN terhadap setiap insiden keamanan pangan dalam program MBG. Mas Dar menegaskan bahwa BGN akan memperketat pelaksanaan prosedur keamanan pangan di seluruh dapur MBG di Indonesia.
Sekitar 27.000 kepala dapur diminta memberikan perhatian khusus terhadap setiap tahapan pengolahan makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi. Ia menekankan bahwa program MBG menyangkut keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama, sehingga tidak ada ruang bagi kelalaian atau kecerobohan.
Baca Juga:Upah Kupas Bawang Rp700.000 per Kg? Buruh Pasar Legi Solo: “Nggak Mungkin, Itu Keliru”Libur Panjang 17 Agustus 2026, Naik Whoosh Cuma Rp8.800! Promo Spesial HUT RI ke-81 yang Wajib Kamu Buru
“Ini masalah nyawa seseorang. Bayangkan kalau itu adikmu, anakmu. Kita tidak bisa main-main lagi,” tegasnya.
BGN berkomitmen memastikan standar operasional prosedur (SOP) dipatuhi secara ketat di seluruh SPPG. Setiap pelanggaran berat akan ditindak dengan penangguhan operasional dapur, pencopotan pejabat terkait, hingga sanksi lebih lanjut.
Kejadian di Karo menjadi pengingat keras bahwa keberhasilan program nasional seperti MBG tidak hanya diukur dari cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas pangan yang disajikan.
Pemerintah melalui BGN terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.(*)