RADARGARUT– Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti di depan Gedung DPR/MPR RI pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata.
Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Putra, menegaskan bahwa gelombang aksi yang lebih besar akan terjadi jika pemerintah dan DPR tidak merespons Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang telah disampaikan.
Menurut Muhammad Putra, tuntutan yang disusun berdasarkan hasil survei dan kajian mendalam ini mencerminkan suara rakyat secara nyata.
Baca Juga:Kementerian Pertahanan Jadi Lembaga Pemerintahan Dengan Anggaran APBN Paling Besar Tahun 2025Sunnah Shalat Jumat yang Jarang Orang Tau!
“Kita sampaikan bahwasanya apa yang kita tulis di sini sesuai dengan data. Kita melakukan survei. Kalau misalnya memang tidak mendengar suara rakyat, akan kita lakukan konsolidasi kembali dan akan kita tuntut kembali kepada mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa memberikan tenggat waktu evaluasi selama tiga bulan pertama atau triwulan pertama pemerintahan.
“Tenggat waktu yang akan kami sampaikan, kita akan lihat dari tiga bulan pertama, apakah ada perubahan terkait dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Jika tidak ada perubahan yang signifikan, aksi lanjutan dengan skala lebih besar dipastikan akan digelar.
Salah satu sorotan utama dalam tuntutan mahasiswa adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Muhammad Putra menilai program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Makanya kami menuntut pemerintah untuk berhentikan sementara MBG dan juga evaluasi total,” katanya.
Program ini dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi membebani anggaran negara di tengah berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga:Jadwal Tayang Film Bioskop XXI Garut Hari Ini, 19 Juni 2026: Toy Story 5 hingga The Furious Siap Hibur KeluargHemat Rp3 Triliun! Program MBG Gratis Dihentikan Sementara Selama Libur Sekolah
Tuntutan lainnya mencakup pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat, serta pengembalian supremasi sipil.
Mahasiswa menyoroti kenaikan harga bahan pokok seperti beras, kelangkaan BBM subsidi, dan lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menekankan posisi mereka sebagai pemilik kedaulatan rakyat.
“Bukan cara kita, tapi kewajiban mereka untuk menemui kami. Kami adalah tuan mereka, mereka adalah pembantu kami,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan semangat Reformasi 1998 yang terus diwarisi generasi mahasiswa saat ini, di mana civitas academica berperan sebagai pengawal demokrasi dan keadilan sosial.