RADARGARUT– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran bulanan bagi peserta mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meskipun sedang berlangsung transisi besar-besaran menuju sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Kepastian ini disampaikan di tengah pemberlakuan aturan baru pengaturan jadwal kontrol pasien yang mulai diterapkan sejak Senin, 1 Juni 2026.
Besaran iuran yang tetap berlaku hingga saat ini adalah Rp150.000 per bulan untuk Kelas I, Rp100.000 untuk Kelas II, dan Rp35.000 untuk Kelas III yang telah mendapatkan subsidi pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini mengandalkan JKN sebagai jaminan kesehatan utama.
Baca Juga:Honda NWF 150 2026 Resmi Rilis: Skutik Retro Baru Dengan Fitur Blind SpotJawa Barat Masuk 3 Besar Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Penataan Jadwal Kunjungan Pasien
Selain menjaga stabilitas iuran, BPJS Kesehatan juga menerapkan penataan jadwal kunjungan pasien yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan medis yang lebih tertib, terjadwal, dan optimal di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, penerbitan surat kontrol bertujuan memberikan kepastian jadwal bagi peserta JKN yang memerlukan kontrol lanjutan, baik setelah rawat inap maupun rawat jalan.
“Jadwal kunjungan medis tersebut ditetapkan langsung oleh dokter spesialis yang menangani pasien berdasarkan pertimbangan klinis untuk mendukung kesinambungan terapi secara tepat waktu,” jelas Rizzky.
Dengan adanya jadwal yang jelas, peserta diharapkan dapat memperoleh pelayanan sesuai rencana perawatan yang telah ditetapkan dokter.
Meski demikian, aturan baru ini sempat memicu keluhan di media sosial karena dianggap kurang sosialisasi. Bagi pasien yang terlambat dari jadwal, pelayanan masih bisa diberikan asal melakukan reservasi daring (online) pada H-1.
Sementara itu, pasien dengan kondisi gawat darurat tetap dapat langsung mengakses Instalasi Gawat Darurat (IGD) tanpa surat rujukan atau surat kontrol.
Transisi ke Sistem KRIS
Secara bersamaan, BPJS Kesehatan sedang mempercepat transisi pelayanan rawat inap nasional menuju KRIS. Sistem ini menghapus pembagian kelas berjenjang (I, II, III) dan menggantinya dengan standar kamar rawat inap yang sama untuk semua peserta. Target penerapan penuh adalah paling lambat pertengahan tahun 2026.