Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari total 3.176 fasilitas kesehatan di Indonesia, sebanyak 2.558 rumah sakit telah menyatakan kesiapan menerapkan 12 kriteria kamar KRIS.
Kriteria tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari luas ruangan, ventilasi, pencahayaan, hingga fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan menciptakan asas keadilan sosial dalam layanan kesehatan.
KRIS merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem JKN agar lebih inklusif dan berkualitas. Dengan KRIS, tidak ada lagi perbedaan fasilitas rawat inap berdasarkan kelas iuran.
Baca Juga:Honda NWF 150 2026 Resmi Rilis: Skutik Retro Baru Dengan Fitur Blind SpotJawa Barat Masuk 3 Besar Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Semua peserta, baik PBI (Penerima Bantuan Iuran), peserta mandiri, maupun peserta dari perusahaan, akan mendapatkan standar pelayanan yang setara.
Kebijakan mempertahankan tarif iuran di tengah transisi KRIS memberikan angin segar bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung peserta JKN. Stabilitas iuran membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Di sisi lain, transisi ke KRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengurangi disparitas pelayanan, dan mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur.(*)