RADARGARUT– Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerapkan moratorium pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diumumkan sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari penumpukan dapur di wilayah perkotaan hingga kebutuhan perbaikan kualitas layanan.
Menurut keterangan resmi BGN, moratorium ini bukan berarti menghentikan program MBG, melainkan bagian dari strategi refocusing dan pembenahan menyeluruh agar program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkualitas.
Baca Juga:Honda NWF 150 2026 Resmi Rilis: Skutik Retro Baru Dengan Fitur Blind SpotJawa Barat Masuk 3 Besar Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal sesuai arahan Presiden.
Alasan di Balik Moratorium
Program MBG yang digulirkan sebagai salah satu janji kampanye utama pemerintahan baru menghadapi berbagai kritik sejak awal pelaksanaannya. Mulai dari isu kualitas makanan yang tidak sesuai standar, temuan bahan baku yang tidak layak konsumsi, hingga dugaan praktik tidak transparan dalam pengadaan dapur.
Dengan moratorium, BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan SPPG baru. Prioritas kini dialihkan pada optimalisasi dapur yang sudah beroperasi, pembinaan SDM pengelola, serta peningkatan standar higiene, sanitasi, dan kualitas nutrisi.
Refocusing penerima manfaat juga menjadi bagian penting. Semula program lebih difokuskan pada anak sekolah, kini penyaluran diarahkan agar lebih merata dan tepat kepada kelompok prioritas yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
“Moratorium ini untuk pemerataan penerima MBG, bukan sekadar pemerataan jumlah dapur di setiap daerah,” jelas pihak Nanik sebagai Kepala BGN baru.
Pembangunan dapur baru akan dibuka kembali setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan masih adanya kebutuhan yang belum terpenuhi di wilayah tertentu.
Reaksi dari Pelaku Usaha Dapur
Keputusan ini menuai reaksi dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis. Mereka menyatakan keprihatinan karena moratorium berpotensi menghambat ekspansi usaha dan investasi yang sudah mereka siapkan.
Baca Juga:BMKG Peringatkan Hujan Lebat 8-9 Juni 2026, Ini Daftar Wilayah Siaga dan Potensi DampaknyaPenghentian Sementara MBG Dinilai Bisa Jadi Solusi Penguatan Rupiah dan IHSG
Organisasi tersebut berharap kebijakan ini tidak berlangsung lama dan BGN segera memberikan kepastian jadwal pembukaan dapur baru agar roda ekonomi pelaku usaha tetap berjalan.