JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Menurutnya, koordinasi antarotoritas ekonomi terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk memperkuat posisi rupiah di tengah dinamika global.
“Kita rapatnya intens,” kata Prasetyo di DPR RI, dikutip dari Disway, Sabtu, 6 Juni 2026.
Baca Juga:Sony Sonjaya Siap Bongkar Dugaan Korupsi MBGSinkronisasi Fiskal dan Moneter Dinilai Penting untuk Stabilkan Rupiah
Prasetyo menjelaskan, komunikasi antara pemerintah dan otoritas ekonomi sebenarnya terus berjalan. Ia membantah anggapan bahwa koordinasi baru dilakukan ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
Ia mengatakan, proses komunikasi dan pembahasan kebijakan ekonomi membutuhkan waktu sehingga hasilnya tidak selalu langsung terlihat pada pergerakan pasar.
“Ya kan ya bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi kan nggak begitu juga,” paparnya.
Menurut Prasetyo, pergerakan kurs rupiah dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun kondisi ekonomi global. Karena itu, penguatan nilai tukar tidak bisa hanya bergantung pada satu kebijakan tertentu.
“Ini kan semua bagian dari upaya. Naiknya nilai tukar Rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak gitu. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita gitu,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih adanya ketergantungan Indonesia terhadap barang impor yang turut memengaruhi ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas mata uang.
“Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan mempengaruhi,” sambungnya.
Baca Juga:Mensesneg Buka Suara soal Usulan Jabatan Polri Bisa Diisi SipilPBNU Mohon Restu ke Pesantren Jelang Munas dan Konbes NU 2026
Karena itu, pemerintah menilai penguatan ekonomi nasional perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” pungkas Prasetyo. (*)