RADARGARUT– Pemerintah Kabupaten Garut telah menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi para ASN di lingkungan Pemkab Garut, dan dinilai efektif. Namun, tetap diperlukan evaluasi terkait dengan penggunaan BBM dan energi listrik dengan telah diberlakukan nya WFH disetiap SKPD.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Garut, Ridwan Effendi, mengatakan bahwa jika secara detail terkait penggunaan BBM akan dihitung oleh BPS dan Pertamina.
“Nanti kan ada pasti pelaporannya ke Pertamina tuh, penggunaan BBM, kan reportnya SPBU, nanti langsung ke Pertamina,” ujarnya.
Baca Juga:Naik Rp30.000 Setelah Tertekan, Ini Harga Emas 6 Mei 2026Mengenali Hantavirus Dan Cara Penyebarannya
Selain itu dirinya memaparkan bahwa pihaknya belum mengevaluasi penggunaan BBM tersebut karena WFH ini baru berjalan beberapa kali.
“Nah kita belum mengevaluasi karena ini kan baru berjalan, belum lama lah gitu, kalau baru 2-3 kali belum terasa dampaknya, ya mungkin 2-3 bulan ke depan itu mungkin baru mulai terasa,” paparnya.
Tidak hanya efisiensi penggunaan BBM saja, dirinya juga menjelaskan bahwa perlu adanya evaluasi penggunaan listrik di perkantoran.
“Termasuk penggunaan energi listrik pun juga sama, tidak hanya BBM, tapi listrik pun juga sama. Penggunaan listrik di perkantoran diharapkan juga bisa lebih efisien,” jelasnya.
Ia mengungkapkan untuk saat ini untuk BBM bersubsidi belum ada rencana kenaikan harga kedepannya.
“Kalau khususnya BBM yang bersubsidi itu belum ada rencana kenaikan dari pemerintah pusat. Kalau BBM yang non-subsidi kan sudah,” ungkapnya.
Ridwan berharap agar WFH ini dimanfaatkan dengan baik selaras dengan maksud dan tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BBM dan energi listrik.
Baca Juga:Bibit Siklon Tropis 92W Mengancam: Waspada Hujan Ekstrem dan Cuaca BurukDirut KAI Bobby Rasyidin Dukung Penuh Penyidikan Polisi, Janji Tanggung Jawab Korban
“Kemudian juga walaupun demikian tidak berarti mengurangi dari aspek-aspek layanan. Makanya di setiap SKPD itu pun juga ada penerapan pengaturan jadwal layanan,” pungkasnya.
Meski belum dilakukan evaluasi terhadap penggunaan BBM dan listrik pada sektor perkantoran, pemerintah Kabupaten Garut siap lakukan evaluasi guna memaksimalkan efesiensi energi dan sumber daya yang ada.
Sehingga kebijakan WFH ASN di Garut dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya dan dapat berkontribusi secara langsung dalam upaya efesiensi. (Rizka)