RADARGARUT– Fenomena El Nino kembali mengintai Indonesia, termasuk Jawa Barat, dengan ancaman kekeringan panjang, gagal panen, hingga kelangkaan air bersih.
Menghadapi situasi ini, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Humairah Zahrotun Noor, menekankan perlunya penguatan sistem informasi cuaca yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.
Humairah menyatakan bahwa informasi dini menjadi kunci utama dalam mitigasi dampak El Nino.
Baca Juga:Rupiah Terbakar! Rekor Terburuk Sepanjang Masa Tembus Rp 17.300, Apa yang Salah dengan Ekonomi Kita?Persaingan Sengit Menuju Gelar Juara BRI Super League 2025/2026: Persib vs Borneo Siap Rebutkan Gelar Juara
“Untuk El Nino, yang terpenting adalah informasi dapat disampaikan lebih cepat kepada masyarakat agar pihak yang terdampak lebih siap dalam mengantisipasi dampaknya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Bandung pada Jumat 1 Mei 2026.
Menurutnya, dampak El Nino tidak seragam di setiap wilayah. Beberapa daerah mungkin mengalami kekeringan ekstrem, sementara yang lain menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau penurunan kualitas udara.
Oleh karena itu, pembaruan informasi secara berkala sangat diperlukan agar masyarakat, petani, dan pelaku usaha dapat menyesuaikan langkah antisipasi secara tepat waktu.
Legislator ini mendorong pemerintah untuk memaksimalkan teknologi digital dalam sistem peringatan dini. Notifikasi langsung melalui aplikasi pesan atau SMS ke ponsel masyarakat dianggap efektif di era konektivitas saat ini.
“Kalau ada potensi dinamika cuaca, informasi bisa langsung dikirim ke handphone masyarakat. Dengan akses teknologi yang semakin luas, penyampaian informasi dapat menjadi lebih efektif,” tambahnya.
Penguatan informasi cuaca, lanjutnya, harus berjalan paralel dengan langkah teknis pemerintah daerah. Mitigasi tidak cukup hanya dengan data, tetapi perlu aksi nyata seperti penyediaan air bersih, pompanisasi sawah, dan distribusi benih tahan kekeringan.
Kolaborasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah proaktif memetakan wilayah rawan kekeringan.
Baca Juga:Purbaya Keluarkan Aturan Anyar, OJK Tetap Independen Meski Anggaran dari NegaraHarga BBM Pertamina 1 Mei 2026 Tetap Stabil: Angin Segar di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat.
“Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan data tersebut, distribusi bantuan air bersih dan langkah penanganan lainnya dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.