GARUT – Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Garut resmi menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Dalam forum tersebut, Ujang Saepuloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum NPCI Kabupaten Garut.
Penetapan dilakukan setelah seluruh peserta Musorkab, yang didominasi atlet, menyatakan dukungan penuh.
Baca Juga:DPRD Garut Tekan Transparansi BaznasGarut Minim Lowongan Kerja, Pengangguran Capai 6,09 Persen
Tercatat sebanyak 42 atlet yang hadir memberikan suara secara bulat kepada Ujang Saepuloh.
Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Ujang menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi olahraga disabilitas tersebut selama lima tahun ke depan.
“Kepercayaan ini adalah amanah besar. Kedepan tantangan yang dihadapi akan semakin berat, sehingga diperlukan kerja keras, usaha maksimal, serta pembinaan dan pengelolaan manajemen yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya membangun kepengurusan yang solid dan kompak guna meningkatkan prestasi atlet NPCI Garut di berbagai ajang.
“Hal ini demi kesuksesan peningkatan prestasi olahraga untuk mengharumkan nama Kabupaten Garut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat, Andi Sopandi, menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan di tingkat kabupaten tidak terlepas dari kebutuhan organisasi di tingkat provinsi.
Menurutnya, ketua sebelumnya, Komara, kini dipercaya untuk memperkuat kepengurusan NPCI Jawa Barat sehingga harus melepas jabatannya di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Daerah Cimacan Garut Rawan Banjir, DPRD: Warga Diminta PindahPetugas Samsat Garut Jemput Bola Kunjungi Rumah Warga, Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
“Sebenarnya di NPCI itu tidak ada batas periode, bebas. Berhubung pak Komara ditarik ke kepengurusan Jabar, maka saya ultimatum mau urus Garut atau Jabar, akhirnya dia menginginkan untuk Jawa Barat,” jelas Andi.
Ia juga menambahkan bahwa dalam aturan internal NPCI tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan antara pengurus tingkat provinsi dan kabupaten.
“Karena salah satu MoU untuk pengurus Jabar tidak boleh double jabatan,” pungkasnya. (Ale)