Selain mempertanyakan keberlanjutan kebijakan, Yusup juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi muncul akibat pengurangan penghasilan ASN sebesar 15 persen.
Menurutnya, tidak sedikit aparatur yang memiliki kewajiban keuangan rutin, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, hingga pembayaran cicilan kredit perbankan.
Sebagian ASN, kata dia, bahkan memiliki pinjaman di Bank BJB dengan menggunakan surat keputusan (SK) kepegawaian sebagai jaminan.
Baca Juga:Polsek Pasirwangi Ajak Warga dan Pelajar Peduli Lingkungan Lewat Program Green PolicingPenanganan Kekeringan dan Kebakaran Habiskan 2,5 Miliar, Anggaran Darurat Dibagi ke Lima Instansi
Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah karena perubahan pendapatan dapat memengaruhi kemampuan pegawai dalam memenuhi kewajiban finansial yang telah berjalan.
“Penurunan penghasilan secara mendadak dapat memengaruhi kemampuan ASN memenuhi kewajiban cicilan dan kebutuhan hidup keluarganya,” katanya.
Yusup mengingatkan, kebijakan pengurangan penghasilan tidak bisa hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran pemerintah.
Sebab, terdapat konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung para pegawai, terutama mereka yang telah menyusun perencanaan keuangan berdasarkan besaran penghasilan sebelumnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparatur.
Lebih jauh, Fraksi PKS juga mengingatkan potensi dampak pemotongan TPP terhadap kondisi internal birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Yusup menilai, kesejahteraan ASN memiliki keterkaitan dengan motivasi kerja, stabilitas organisasi, serta kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Dinas Sosial Garut Perketat Validasi DataAngkut Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal, Warga Cigedug Ditahan Kejari Garut
Menurutnya, meningkatnya tekanan ekonomi perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan pemerintahan.
Ia bahkan mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko penyimpangan atau praktik kecurangan apabila tekanan finansial aparatur semakin besar.
Meski demikian, Yusup menegaskan bahwa potensi tersebut tidak berarti seluruh ASN akan melakukan tindakan yang melanggar aturan.
Persoalan itu, menurutnya, harus dilihat sebagai salah satu risiko kebijakan yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi PKS menilai, penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak menimbulkan beban sosial maupun kelembagaan yang justru lebih besar dibandingkan manfaat efisiensi yang ingin dicapai.
Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak luas perlu didukung analisis mendalam, komunikasi terbuka, serta pertimbangan mengenai kondisi riil aparatur yang terdampak.