Yusup menegaskan, Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, pencapaian target pembangunan tersebut harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta keberlanjutan kesejahteraan aparatur.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dengan upaya mempertahankan kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi.
Baca Juga:Polsek Pasirwangi Ajak Warga dan Pelajar Peduli Lingkungan Lewat Program Green PolicingPenanganan Kekeringan dan Kebakaran Habiskan 2,5 Miliar, Anggaran Darurat Dibagi ke Lima Instansi
Pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas publik memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan daerah. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada kualitas aparatur yang merencanakan, melaksanakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Garut mengevaluasi kebijakan pemotongan TPP sebesar 15 persen, termasuk mempertimbangkan kembali mekanisme pelaksanaan dan dampaknya terhadap ASN.
Yusup berharap pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan secara berimbang, tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai maupun kualitas pelayanan publik.
“Sebab, esensi pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya membangun infrastruktur untuk masa depan, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka yang menjalankan pemerintahan hari ini,” pungkasnya. (rza)