Transparansi tersebut dinilai penting untuk membedakan pelaksanaan program yang berjalan sesuai ketentuan dengan dugaan praktik pemotongan atau pengondisian yang harus diproses secara hukum.
“Revitalisasi adalah anggaran untuk memperbaiki ruang belajar anak-anak. Jangan sampai anggaran sekolah menjadi bancakan. Kalau benar ada praktik setoran atau pekerjaan yang dikondisikan, harus dihentikan. Tetapi tentu semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat,” pungkas Irfan.
FMG menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap sejumlah sekolah penerima program revitalisasi di Kabupaten Garut serta mengumpulkan informasi dan dokumen yang dinilai relevan untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan. (*)