RADARGARUT– Pemerintah Indonesia memastikan belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah melanda sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Minggu 23 Agustus 2026.
Menurut Prasetyo, evaluasi lapangan menunjukkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sudah berjalan cukup kuat sehingga pembentukan satgas baru tidak diperlukan.
“Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ujarnya di Jakarta.
Baca Juga:Kepala BGN Geram: 200-300 Ekor Ikan Dibiarkan di Suhu Ruang, Picu Keracunan Massal di KaroRS Manggarai Tak Memadai, Sejumlah Korban Gempa NTT Terpaksa Dirawat Di Tenda
Ia menambahkan bahwa kebutuhan operasional di lapangan sudah dipenuhi. Penambahan peralatan pemadaman, alat pelindung diri (APD), helikopter untuk water bombing, serta personel terus dilakukan.
Bahkan, penambahan personel dari tiga batalion sudah berada di lokasi untuk memperkuat upaya pemadaman secara bersama-sama.
“Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli untuk water bombing, termasuk APD, dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan. Dan hari ini penambahan personil dari tiga batalion juga sudah berada di lokasi, sama-sama kita keroyok. Insyaallah enggak perlu kita bikin satgas,” tegas Prasetyo.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah pusat membagi tugas atensi penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Pembagian ini mencakup wilayah prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya.
Prasetyo menekankan bahwa pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat yang ditunjuk hanya bertanggung jawab pada satu daerah.
“Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat penanganannya,” jelasnya.
Baca Juga:Truk Pasir Mogok Tanpa Lampu Hazard, Mobil Pick Up Tabrak dari Belakang: 3 Orang Luka-luka di BayongbongPersib vs Bali United Malam Ini, Maung Bandung Selangkah Lagi Amankan Trofi Dewata Challenge 2026
Fokus utama saat ini diarahkan pada enam provinsi rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.Upaya penanganan juga melibatkan ribuan personel dari berbagai unsur.
Sebelumnya, pemerintah telah mengerahkan sekitar 12.880 personel untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin langsung rapat penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026 dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri.