RADARGARUT– Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa motor listrik yang telah dianggarkan dan dibayar untuk kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tetap akan dimanfaatkan secara optimal.
Kebijakan ini disampaikan Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, di tengah upaya efisiensi anggaran negara tahun 2026.
Menurut Arumsari, pembelian motor listrik tersebut merupakan bagian dari pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 di bawah kepemimpinan sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana.
Baca Juga:Rupiah Kembali Menguat, Pasar Saham Diprediksi Terus TumbuhSelat Hormuz Dibuka Kembali, Minyak Dunia Siap Mengalir Bebas!
Meskipun proses pengadaannya menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik, BGN memilih pendekatan pragmatis, memaksimalkan seluruh aset yang sudah dibeli menggunakan uang negara.
“Kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Secara keseluruhan, bukan cuma dapur, bukan cuma motor. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, laptop, IoT, CCTV, dan kendaraan operasional, ingin kami maksimalkan,” ujar Arumsari di Kompleks Parlemen, Senin 15 Juni 2026.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah bergulir. Sebelumnya, ada isu pengadaan motor listrik yang dinilai kurang tepat sasaran atau berpotensi tidak efisien.
Namun, Arumsari menegaskan bahwa prinsip utamanya adalah menghindari pemborosan. Barang-barang yang sudah terlanjur dibayar harus dimanfaatkan seefektif mungkin daripada dibiarkan menganggur.
Strategi Efisiensi Anggaran 2026
Arumsari menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu pilar strategi BGN dalam menyisir kebutuhan anggaran tahun 2026. Pihaknya akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aset existing.
“Kami lihat dulu mana yang masih bisa dipakai, akan kami pakai. Kalau masih kurang, baru dilengkapi. Itu yang nanti ditambahkan di 2026,” katanya.
Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menekan belanja negara di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan memaksimalkan aset lama, BGN berharap dapat mengalokasikan anggaran baru hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan belum terpenuhi.
Baca Juga:Gelombang Besar Mahasiswa Swasta Geruduk Jakarta Hari Ini: Tuntut Perbaikan Ekonomi di Depan DPR dan Istana!Presiden Republik Federal Jerman Lakukan Kunjungan Ke Indonesia
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung juga menjadi bagian penting. BGN ingin memastikan bahwa setiap pengadaan yang dilakukan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga akuntabilitas sekaligus menjamin kelancaran operasional program gizi nasional.