RADARGARUT– Suasana ibu kota kembali memanas. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta (PTS) bersiap turun ke jalan hari ini dalam gelombang unjuk rasa besar-besaran.
Setelah sebelumnya mahasiswa kampus negeri seperti BEM UI dan IPB menyuarakan aspirasinya, kini giliran BEM Perguruan Tinggi Swasta yang ikut menyatukan suara menuntut perubahan atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB ini menargetkan dua lokasi strategis: Istana Negara dan Gedung DPR RI. Mahasiswa menyatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian moral dan tanggung jawab sebagai agen perubahan di tengah kondisi bangsa yang dianggap “tidak baik-baik saja”.
Baca Juga:Timnas U-19 Raih Medali Perunggu di Ajang Piala AFF U-19 2026 Setelah Unggul 1-0 dari KambojaMUI Tetap Dukung MBG Meskipun Programnya Didemo Masyarakat: Sebut Punya Tujuan Mulia
Salah satu organisasi yang paling vokal adalah BEM UHAMKA. Melalui Kementerian Luar Negeri BEM-nya, mereka mengeluarkan seruan tegas, “Kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja menuntut kita untuk tidak diam.”
Aksi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” ini akan dimulai dengan titik kumpul di Kampus UHAMKA Limau, kemudian bergerak menuju Istana Negara. Mahasiswa diimbau mengenakan atribut almamater dan menjaga kondusivitas selama demonstrasi.
Tuntutan Utama Mahasiswa:
- Pelemahan Rupiah akibat tekanan dolar AS yang terus menguat.
- Dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Kebijakan Kopdes Merah Putih.
- Beban pajak yang dianggap mencekik masyarakat.
- Kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax beberapa hari terakhir.
Berbagai BEM PTS lainnya juga dikabarkan ikut bergabung, menandakan semakin meluasnya gelombang protes mahasiswa di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang sempat memadati kawasan Sudirman, Bundaran HI, dan Semanggi.
Para pengamat menilai aksi mahasiswa ini mencerminkan keprihatinan generasi muda terhadap stabilitas ekonomi, transparansi anggaran negara, dan daya beli masyarakat yang semakin tertekan.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah merespons dengan menegaskan komitmen menjaga APBN dari kebocoran dan terus mendorong program-program prioritas.
Meski demikian, mahasiswa tetap bersikukuh bahwa suara kritis dari kampus harus didengar sebagai kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Mereka berharap aksi damai hari ini dapat mendorong pemerintah melakukan evaluasi mendalam dan perbaikan kebijakan yang lebih pro-rakyat.