GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut tengah melakukan kajian terkait keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan untuk menentukan apakah struktur tersebut masih diperlukan dalam mendukung pelayanan pendidikan di daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan bahwa kajian tersebut dilakukan atas arahan Bupati Garut dengan mempertimbangkan aspek regulasi serta kebutuhan di lapangan.
“Jadi gini, kita sedang mengkaji ya, hari ini. Kami diperintahkan Bupati untuk mengkaji berdasarkan pendekatan, baik itu secara yuridis maupun secara pragmatis. Kita melihat beberapa perbandingannya ada, karena di Sleman masih ada untuk Korwil, nah kemudian kita juga di Subang sudah tidak ada Korwil. Nah, mereka semua berjalan sebagaimana yang ada. Tinggal kita melihat bagaimana yang lebih mendekatkan pada kepatuhan regulasi,” kata Nurdin.
Baca Juga:Ardi Ramdani Keluhkan Minimnya Perhatian untuk Atlet Berprestasi Asal GarutBupati Garut Siap Hadir Langsung Dukung Persigar di Liga 4 Piala Presiden
Menurut Nurdin, Pemkab Garut saat ini mempelajari penerapan sistem pendidikan di sejumlah daerah sebagai bahan perbandingan dalam menentukan kebijakan.
Ia menjelaskan, beberapa daerah masih mempertahankan Korwil Pendidikan, sementara daerah lain telah menghapus struktur tersebut namun tetap mampu menjalankan pelayanan pendidikan dengan baik.
Nurdin menyebut, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak lagi diatur seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan penyesuaian organisasi di sejumlah daerah, termasuk pembentukan Korwil Pendidikan.
“Nah, di aturan PP 18 tahun 2018 kan sebetulnya memang sudah tidak ada lagi UPT, maka munculah sekarang Korwil. Nah, Korwil hari ini sebetulnya tugas pokok fungsinya hampir sama dengan konteks, katakan pengawas,” jelas Nurdin.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Garut masih akan mengkaji efektivitas keberadaan Korwil Pendidikan, terutama dalam mendukung fungsi koordinasi dan pengawasan pendidikan di tingkat wilayah.
” Nah, tinggal nanti kita optimalkan. Kalau di Subang seperti apa, di Sleman seperti apa. Saya sudah perintahkan teman-teman tim untuk masuk pada ranah-ranah tadi,” tegasnya.
Baca Juga:Mobil Terbakar di Malangbong Garut, Kerugian Ditaksir Capai Rp150 JutaTidak Miliki RSJ, Dinsos Garut Raih Penghargaan Penanganan ODGJ Terbaik di Jawa Barat
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait keberlanjutan maupun penyesuaian fungsi Korwil Pendidikan agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Garut. (*)