GARUT – Permasalahan didunia pendidikan di Kabupaten Garut masih terjadi, salah satunya Angka Putus Sekolah (APS) ataupun Angka Tidak Sekolah (Ats).
Informasi dari Dinas Pendidikan Garut, sebelumnya menurut data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari Kemendikdasmen ada sekitar 19 ribu anak tidak sekolah, dan 21 ribu yang Drop Out (DO).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut, Ma’mol Abdul Faqih, mengatakan untuk sekarang dengan telah hadirnya Program Indonesia Pintar (PIP) seharusnya tidak ada APS maupun ATS di Garut.
Baca Juga:Diwarnai Keluhan Tiket Mahal dan UMKM Sepi, GIKF 2026 Didesak Evaluasi TotalKemeriahan Garut International Kite Festival 2026: Dihadiri 13 Negara hingga Rencana Jadi Agenda Tahunan
“Karena seharusnya tidak, ini tentu ini sangat disayangkan kalau masih untuk saat-saat sekarang ini masih ada yang putus sekolah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sehingga perlu adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten ataupun Dinas Pendidikan dengan masyarakat Garut.
Ma’mol menjelaskan, pihaknya belum mengetahui wilayah mana di Garut yang paling banyak APS ataupun ATS, namun kemungkinan di wilayah Selatan.
“Yang mungkin akses informasi tidak begitu ini lah ke masyarakat yang di daerah pinggiran itu,” jelasnya.
Ketika disinggung terkait faktor ekonomi, kata dia, seharusnya faktor ekonomi bukan menjadi alasan lagi untuk saat ini, karena hadirnya PIP cukup membantu untuk masyarakat miskin.
“Karena kan ada program Indonesia pintar di mana siswa itu kan cukup luar biasa ya bantuan dari pemerintah untuk siswa miskin ya yang untuk mendapatkan KIP,” katanya.
Selain itu, bantuan PIP tersebut lahir dari dua Anggota DPR RI di komisi X Dapil Jawa Barat Garut dan Tasikmalaya untuk membantu menekan APS dan ATS diwilayah Garut dan Tasikmalaya.
Baca Juga:63 Bangunan KDKMP di Garut Sudah Dibangun, Ratusan Pembangunan Terkendala LahanPemkab Garut Perketat Perizinan Perumahan, Kajian Kebencanaan Jadi Syarat Penting
Ma’mol menegaskan, seharusnya jika anggota DPR RI komisi X tersebut ada kolaborasi yang baik dengan dinas pendidikan di Garut dan Tasik, maka PIP akan tepat sasaran.
“Jangan sampai orang yang tidak berhak untuk dapat PIP itu bisa dapat PIP,” tegasnya.
Dengan begitu, seharusnya APS dan ATS di Kabupaten Garut sudah tidak ada, dikarenakan bantuan PIP dinilai sangat membantu.
Ia menambahkan, pihaknya terus komunikasi dengan DPC ditiap kecamatan, untuk menginventarisir jumlah ATS dan APS diwilayah masing-masing DPC, yang nantinya akan disampaikan ke Disdik Garut ataupun Komisi X DPR RI.