RADARGARUT– Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari berbagai bentuk kebocoran dan pemborosan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 lalu, di mana salah satu tuntutan utama adalah penghentian pemborosan APBN.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo telah mengambil langkah konkret untuk memangkas belanja yang tidak mendesak dan tidak esensial.
Baca Juga:Kejagung Dalami 26 Nama Diduga Terlibat Korupsi MBGBos Motor Listrik Emmo Ikut Terseret Kasus Korupsi MBG, Jadi Tersangka Baru!
“Terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangan pers secara daring pada Sabtu 13 Juni 2026.
Menurut Qodari, kebijakan penghematan tersebut telah berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun. Langkah ini mencakup peninjauan ulang berbagai pos belanja pemerintah yang dinilai kurang prioritas, sehingga dana dapat dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu instrumen penting yang dibentuk adalah Danantara, yang bertujuan memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Qodari menambahkan bahwa Presiden Prabowo berada di garis depan dalam memerangi kebocoran anggaran.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan,” tegasnya.
Pemerintah juga terus mendorong efisiensi belanja negara agar setiap rupiah APBN benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Aspirasi Mahasiswa Diapresiasi
Meski menegaskan komitmen pemerintah, Qodari juga mengapresiasi aksi mahasiswa. Ia menilai tuntutan dan aspirasi dari kalangan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkasnya.
Baca Juga:IHSG Kembali Menguat Meski Dihantam Gelombang DemoBEM UI Siap Demo Kenakan Baju Hitam Usung #IndonesiaBangkrut
Pemerintah terbuka untuk terus menerima masukan konstruktif. Demonstrasi mahasiswa yang damai dianggap sebagai bagian penting dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi sorotan publik.